Dewan Gedok Perda Pencegahan Penyalagunaan dan Peredaran Narkoba

Teks Foto : Juru bicara Pansus (Panitia Khusus) VII, Raperda tentang Pengaturan Rumah Kos dan Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Hj. Enny Suryani SH menyerahkan laporannya kepada Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah dan Ketua DPRD, H Sullamul Hadi Nurmawan. (foto : DAR/MNS.COM)

Teks Foto : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD foto bareng dengan Kepala BNN Sidoarjo. (foto : DAR/MNS.COM)

SIDOARJO – MNS.COM

DPRD Sidoarjo kembali mengesahkan tiga buah Perda (Peraturan Daerah). Tiga Perda inisiatif dewan ini digedok saat rapat Paripurna pengambilan keputusan, Senin (30/7/2018). Dari ketiga Perda tersebut, Perda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang paling vital.

Yang berhubungan dengan Perda tentang Penyelenggaraan Rumah Kos yang harus diwaspadai rawan peredaran narkoba. Perda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba selama ini dewan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, difasilitasi oleh Kepala BNNK, AKBP Indra Brahmana.

Perda yang ketiga, tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Juru bicara Pansus (Panitia Khusus) VII, Raperda tentang Pengaturan Rumah Kos dan Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Hj. Enny Suryani SH berharap setelah ditetapkannya dua Raperda tersebut Pemkab Sidoarjo segera mensosialisasikannya kepada masyarakat.

“Dalam laporan Pansus VII juga merekomendasikan kepada Pemkab Sidoarjo untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait  serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha rumah kos,”harap politisi dari F-Demokrat ini.

 

 

Rekomendasi lainnya adalah Pemkab Sidoarjo diharapkan segera membentuk dan menetapkan Tim Terpadu dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba secara terus menerus dan berkesinambungan. Pansus VII DPRD Kabupaten Sidoarjo itu juga memberikan rekomendasi kepada bupati Sidoarjo agar segera menetapkan implementasi peraturan dan ketentuan mengenai proses rehabilitasi medis dan sosial dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemulihan pecandu dan penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Sidoarjo.

Usai rapat Paripurna, Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Indra Brahmana mengatakan jika Perda Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba merupakan Perda inisiatif DPRD Sidoarjo. Baginya, dalam penanganan narkoba dibutuhkan peranserta seluruh lapisan masyarakat, termasuk Organosasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo.

“Ini baru namanya gerakan kebersamaan antara BNN, Satuan Reskoba Polresta Sidoarjo serta eksekutif dan legislatif DPRD Sidoarjo. Kami harap dengan Perda ini pencegahan bisa direalisasikan karena Sidoarjo merupakan kota penyangga Surabaya. Termasuk soal Perda Rumah Kos dan Perda Narkoba ini saling berhubungan. Karena rumah kos rawan peredaran narkoba,”terang Indra yang baru menjabat setahun ini di Kota Udang dan Bandeng ini.

Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan menegaskan Perda itu merupakan inisiatif anggota DPRD Sidoarjo.”Tapi Perda ini kalau tak didampingi BNN Sidoarjo juga hasilnya tak bisa maksimal. Karena pengalaman dan masukan BNN itu Perda makin maksimal hasilnya,”tegas Gus Wawan sapaan akrab ketua dewan ini.

 

Sementara juru bicara Pansus V, Raperda tentang Pengelolaan Pasar, Rizal Fuady, SE, menyebutkan Raperda tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Sidoarjo. Keputusan Pansus V DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut telah melalui pembahasan dan tahapan yang telah dilakukan.

“Raperda yang semula berjudul Pengelolaan Pasar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah melalui proses fasilitasi dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur,”jelasnya.

Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah mengatakan, Perda tentang Penyelenggaraan Rumah Kos merupakan wujud kepedulian DPRD Kabupaten Sidoarjo yang didukung penuh pemerintah daerah. Perda tersebut akan mengatur penataan rumah kos. Ia katakan kemajuan pembangunan rumah kos memiliki dampak sosial.

Seperti masalah maraknya pergaulan bebas, sampah, pemukiman kumuh serta timbulnya keributan dan kebisingan. Oleh karenanya untuk mengatasi atau meminimalisir dampak sosial tersebut perlu dilakukan penataan rumah kos. Perda  tentang Penyelenggaraan Rumah Kos didalamnya mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan penyewa rumah kos. Selain itu juga diatur tentang perizinan pembangunannya, pembinaan, pengawasan  serta larangan dan sanksi.

Abah Ipul sapaan akrab H Saiful Ilah mengatakan bahwa di dalam Perda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba akan memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai upaya pencegahan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Sidoarjo. Ia katakan fasilitasi pencegahan penyalagunaan Narkotika telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 21 Tahun 2013.

Dalam Permen tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Fasilitasi pencegahan penyalagunaan Narkoba tersebut bertujuan untuk mencegah penyalagunaan Narkoba di daerah.

Menyinggung masalah Raperda tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Abah Ipul menjelaskan dengan dilatarbelakangi pertumbuhan usaha pasar rakyat yang semakin meningkat. Ia katakan pasar rakyat memiliki nilai strategis sebagai salah satu penggerak utama pembangunan perekonomian.

“Oleh karenanya pemerintah daerah perlu melakukan pengaturan penataan dan pembinaan yang berkeadilan pada pasar rakyat,”ungkapnya.

Untuk kewenangan terkait pasar rakyat telah diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomer 7 tahun 2017 tentang Perdagangan. Dalam pasal tersebut menyebutkan pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat.

“Pengembangan, penataan dan pembinaan dalam pasal tersebut dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan dan kerjasama usaha,”kata Abah Ipul.

Abah Ipul menambakan, Perda tentang Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat memiliki substansi perlindungan dan pemberdayaan. Melalui Perda tersebut diharapkan meningkatkan daya saing pasar rakyat, meningkatkan akses transaksi jual beli dengan nyaman, serta meningkatkan kesejahteraan pedagang.

“Selain itu mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat serta mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri di era persaingan global,”harap Abah Ipul. (dar)

 

Pencarian Terkait

Tinggalkan pesan "Dewan Gedok Perda Pencegahan Penyalagunaan dan Peredaran Narkoba"