Ansor Minta Pemkab Tegas Menutup Tempat Karaoke

 Headline, Hukum & Kriminal, Indeks Berita, Politik Pemerintahan

 

Teks Foto : Suasana hearing Ansor menutut Pemkab Sidoarjo tegas menutup tempat karaoke. (foto : h darianto)

Teks Foto : Suasana hearing Ansor menutut Pemkab Sidoarjo tegas menutup tempat karaoke. (foto : h darianto)

*Jika Tidak Ditutup, Ancam Lakukan Sweeping

 

SIDOARJO (MediaNusantaraSatu.com)

Munculnya persoalan yang ada di masyarakat akhir-akhir ini membuat pemerintah terkesan melakukan pembiaran. Betapa tidak, pasca MUI mengeluarkan fatwa penolakan terhadap berdirinya tempat hiburan “Karaoke”, kini giliran Gerakan Pemuda Ansor yang mengecam seluruh stake holder pemerintahan untuk segera melakukan tindakan tegas.

 

Bahkan, pihaknya akan melakukan sweeping jika dalam waktu dekat belum ada tindakan apapun dari Satpol PP sebagai penegak perda.

 

Ketua DPC GP Ansor, Slamet Budiono mengungkapkan bahwa keberadaan tempat tempat mesum berkedok “karaoke” dinilai sangat meresahkan masyarakat. Bukan saja menyediakan minuman beralkohol, bahkan tak sedikit rumah karaoke yang menyediakan wanita penghibur sebagai pemandu lagu (purel). Sehingga pihaknya mengecam pemerintahan segera turun tangan dalam hal itu.

 

“Kalau satpol PP tidak bisa melakukan hal itu, jangan salahkan kami kalau dalam waktu dekat akan melakukan sweeping,” tegasnya, Rabu (27/1) dalam hearing bersama DPRD.

 

Dijelaskan, bahwa desakan yang dilakukan Ansor terkait keberadaan rumah karaoke yang sudah dinilai meresahkan sudah diambang batas. Selama ini, pemerintah terkesan melakukan pembiaran dengan keberadaan hal tersebut. Padahal, Sidoarjo yang dulunya dikenal dengan kota santri, meski secara lambat laun akan menjadi kota metropolis, tapi tidak serta merta dibiarkan begitu saja.

 

Pihaknya mencontohkan, bahwa miras yang sekarang ini sudah menjadi konsumsi di rumah rumah karaoke, banyak mengandung mudharat. Begitu juga dengan adanya wanita penghibur dengan sistem yang sudah di rencanakan sebagai pemandu lagu tidak menutup kemungkinan jadi ladang prostitusi. “Pemerintah harus tegas. Pemerintah yang mempunyai kebijakan itu. Bagaimana dengan nasib bangsa kedepan jika disusupi hal hal seperti itu. Kalaupun rumah hiburan sudah ada di Perda, tetap tidak diperbolehkan rumah hiburan menyediakan miras dan wanita penghibur berkedok pemandu lagu,” ujarnya.

 

Sementara, Kabid Perijinan Khusus Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Henri Pasuluh menjelaskan bahwa sejak adanya Peraturan Bupati no 38. Tahun 2012 tentang pelimpangan kewenangan dari Dinas Pariwisata ke BPPT untuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) hingga saat ini masih ada 3 rumah hiburan “karaoke” yang sedang  proses perijinannya. Sedangkan masa berlaku TDUP sendiri hanya 3 tahun. Menurutnya, dengan pelimpahan ini, pihaknya belum mengetahui secara betul proses perijinan rumah hiburan Karaoke yang lainnya.

 

“Berdasarkan data yang diberikan Disparta ke kami, jumlahnya sekitar 22 rumah karaoke. Hanya saja masih ada 3 yang sedang proses TDUP. Bisa jadi yang lainya perijinannya tidak lengkap atau masa berlakunya habis,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, dalam proses perijinan sendiri sudah jelas bahwa pengusaha yang hendak melakukan ijin rumah hiburan ada rambu-rambu yang harus di perhatikan oleh pengusaha. Salah satunya yang ada dalam draf adalah tidak menyediakan miras dan pemandu lagu. “Jika dilapangan terjadi hal seperti itu, berarti ada yang salah dengan implementasi pengusaha saat membuka rumah hiburan. Ini sudah diluar konteks perijinan. Karena sebelum kita mengeluarkan ijin. Sudah ada rekomendasi dari Bupatibdan Komisi A dan juga sudah ada rambu-rambu sperti itu,” tegasnya.

 

Hal yang sama juga disampaikan Dinas pariwisata, Suprihatin. Bahwa dalam administrasinya juga sudah tertera rambu rambu larangan dalam pendirian rumah hiburan.

 

“Rambu-rambu itu sudah ada semua. Termasuk jam operasionalnya,” singkatnya.

 

Sedangkan Kasatpol PP Sidoarjo, Mulyawan juga mengaku belum mengetahui adanya miras dan Pemandu lagi yang ada di beberapa rumah karaoke. Terlepas dari itu, pihaknya juga menunggu kewenangan dari dinas terkait. Karena pembinaan dan pengawasan berada di bawah kewenangan dinas terkait.

 

“Bisa dikasih teguran, atau bisa minta bantuan ke kami dengan mengirimkan surat untuk dilakukan penindakan. Karena wewenang masih berada di dinas terkait. Terus terang saya sendiri belum tahu kalau ada miras dan pemandu lagu,” katanya.

 

Namun, menanggapi GP. Ansor, pihaknya melanjutkan, sudah beberapa kali melakukan razia. Namun tidak ditemukan hal itu. Dengan adanya masukan masukan dari GP Ansor, pihaknya akan melakukan penertiban dalam waktu dekat,” pungkasnya. (h darianto)