DPR-RI Minta Tim Kajian Yang Independen

 Headline, Indeks Berita, Politik Pemerintahan

 

Teks Foto : Rombongan anggota Komisi VII DPR-RI saat berkunjung ke Sidoarjo disambut di ruang pertemuan Pendapa Delta Wibawa oleh Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto. (foto : h darianto)

Teks Foto : Rombongan anggota Komisi VII DPR-RI saat berkunjung ke Sidoarjo disambut di ruang pertemuan Pendapa Delta Wibawa oleh Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto. (foto : h darianto)

 

*Jangan Tim ITS Saja, Tim Peneliti Dari Luar Negeri Malah Sangat Didukung

 

SIDOARJO (MediaNusantaraSatu.com)

 

Rombongan anggota Komisi VII DPR-RI berkunjung ke Sidoarjo. Wakil rakyat pemerintah pusat itu turun gunung ke Kota Delta guna menindaklanjuti rencana pengeboran sumur baru Lapindo Brantas di Kedungbendo Tanggulangin, yang mendapat reaksi pro kontra dari masyarakat. Kedatangannya disambut hangat oleh Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto, di Pendapa Delta Wibawa, Jumat (22/1/2016).

 

Dalam pertemuan itu, salah satu anggota Komisi VII asal Fraksi-PKS, Iksan Qolba Lubin berpendapat. Agar rencana pengeboran sumur baru Lapindo Brantas untuk dipertimbangkan ulang. Karena apa? Mengingat tragedi semburan lumpur 2006 membuat trauma masyarakat, hingga saat ini masih belum hilang.

 

Meski demikian, DPR tetap memberikan peluang jika pengeboran tetap dilakukan. Maka DPR meminta agar kajian dilakukan secara konprehensif dengan melibatkan pakar independen. Atau tim peneliti dari luar negeri juga sangat dibutuhkan.

 

“Saya berpendapat ini, tak ada niat atau bermaksud melecehkan tim kajian yang dibentuk gubernur bentukan Tim ITS. Akan tetapi, kita perlu mendengarkan tim independen lainnya. Mohon maaf, kita semua tahu bagaimana kajian-kajian itu dibuat. Saya khawatir seperti sebelumnya,”kata Qolba.

 

Ungkapan dia guna menanggapi sambutan Pj Bupati, Jonathan Juadianto. Sebab saat ini pemerintah, SKK Migas dan Lapindo Brantas sudah ada kesepakatan. Tinggal menunggu hasil kajian tim dari ITS yang dibentuk Gubernur Jatim DR H Soekarwo. “Tim akan bekerja selama 3 bulan. Kami sudah sepakat menunggu hasil kajian itu, apapun hasilnya,” tandas Pj Bupati Sidoarjo.

 

Pendapat serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha. Ia menyatakan, wajar anggota Komisi VII menghadirkan peneliti independen dalam rapat dengar pendapat agar bisa didapat kesimpulan yang komprehensif, aman tidaknya rencana pengeboran sumur baru Lapindo Brantas di Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin.

 

“ Saya setuju mendatangkan peneliti yang independen, di luar tim yang sudah dibentuk,”papar dia.

 

Di luar itu, kata ia, sebagai perusahaan yang masih memiliki hak atas Blok Brantas. Pihak Lapindo Brantas juga harus mempersiapkan strategi sosialisasi yang masif agar bisa menghilangkan trauma di masyarakat

.

“Melihat masih adanya trauma terhadap rencana pengeboran. Sosialisasi kepada masyarakat masih sangat diperlukan. Itu masih jadi tanggungjawab Lapindo Brantas,” tambah dia.

 

Dalam kesempatan yang sama, sebelumnya, Ketua Komisi VII Syaikhul Islam Ali menyatakan menolak pengeboran sumur baru Lapindo selama berada di dekat luberan lumpur. Putra Gus Ali Mashuri Pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat ini menegaskan bahwa rumah miliknya radiusnya sekitar 7 km dari semburan lumpur. Namun bau lumpur bercampur gas tercium dihidungnya.

“Oleh karena itu rencana pengeboran sumur baru harus benar-benar dikaji secara hati-hati,”pinta Syaikul.

 

Dia menyebut bahwa persoalan semburan lumpur sejak Tahun 2006, masalahnya hingga saat ini masih belum kelar. Artinya masih menyisahkan problem di masyarakat dan negara. “Masalah lama belum kelar, kok sekarang mau buat masalah yang baru,”katanya.

 

Meski kritikan pedas diungkap Syaikul. Dia tetap bijaksana. Karena politisi PKB yang dipilih dari Dapil (Sidoarjo-Surabaya) ini masih melihat dua sisi. Dia tetap menghormati kontrak yang dimiliki Lapindo Brantas dengan pemerintah pusat atau negara. “Kita tetap harus melihat dari kedua sisi,”tegas ia.

 

Disisi lain, Kepala SKK Migas, Amin Sunaryadi tak henti-hentinya bersosialisasi. Memberikan pemahaman kepada semua pihak. Bahwa kegiatan yang dilakukan Lapindo Brantas Inc. belum memasuki fase pengeboran. Tahapannya baru masuk fase penyiapan lokasi pengeboran dan tahap pengurukan lahan.

 

“Ini bukan sumur eksplorasi, tetapi sumur pengembangan dengan jarak sekitar 4 km dari pusat semburan lumpur. Masih masuk lokasi kategori aman,”jelas dia.

 

Ia mengatakan, kedalaman pengeboran sumur jauh lebih pendek dari pengeboran di Banjarpanji Tahun 2006. “Pengeboran yang terjadi semburan lumpur itu kedalamannya 3000 meter. Sedangkan rencana pengeboran di Kedungbanteng hanya 1000 meter. Jadi jangan resah karena aman sekali,”terang Amien.

 

Dia berpendapat bahwa sumur pengembangan Tanggulangin (TA 6) ini jaraknya hanya 50 meter dari sumur Tanggulangin (TA 1) yang hingga kini masih memproduksi gas dan tidak terpengaruh semburan lumpur. (h darianto)