DPRD Sidoarjo Menampung Aspirasi Guru Honorer/GTT Jadi PNS?

SIDOARJO-MNS.COM

DPRD Kabupaten Sidoarjo menampung aspirasi guru honorer/GTT (guru tidak tetap) jadi PNS (pegawai negeri sipil)? Secara nasional guru honorer/GTT memperjuangkan nasibnya untuk menjadi PNS. Tak lepas di Sidoarjo juga demikian.

Jelang tahun politik, tahun pemilihan legislatif (pileg), DPD dan Pilpres (pemilihan presiden) yang bersamaan pada 17 April 2019. Serta beredarnya informasinya rekruitmen PNS dari segala formasi kebutuhan. Membuat guru honorer/GTT yang bertahun-tahun mengabdi di SDN-SMPN, resah.

Oleh karena itu, ratusan guru honorer/GTT SDN-SMPN yang selama berkerja dipelosok Sidoarjo melalui belasan perwakilannya wadul ke DPRD Sidoarjo. Aspirasi mereka diterima dan ditampung oleh pimpinan dan anggota Komisi D, (H Usman, M.Kes (ketua), H Mahmud, SE, Bangun Winarso)  selaku komisi yang membidanginya.

Uneg-uneg dan keresahan mereka disampaikan dihadapan wakil rakyat Kota Delta. Juga disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, H Asrofi dan jajarannya ketika diundang oleh Komisi D.

Keresahan mereka diantaranya rekruitmen PNS baru akan menenggelamkan cita-citanya sebagai PNS. Batas usia 35 tahun sangat membelenggu menjadi PNS. Kesejahteraan uang insentif dari pemerintah juga masih belum merata karena masih banyak guru honorer/GTT tidak mendapatkannya.

Ketua Komisi D, H Usman, M.Kes saat dikonfirmasi wartawan MNS.COM, Rabu 26 September 2018, ia membenarkan telah menampung aspirasi guru honorer/GTT agar diangkat menjadi PNS. Aspirasi yang disampaikan diteruskan DPRD Sidoarjo ke pemerintah pusat.

“Karena urusan PNS-kan daerah tidak mempunyai kewenangan apa-apa. Karena itu memang kewenangan pemerintah pusat,”tegas H Usman, anggota F-PKB dua periode ini.

Terkait masalah batas usia maksimal 35, H Usman menjelaskan dan membenarkan jika persoalan tersebut memang sangat membatasi hak dan kesempatan bagi guru honorer/GTT yang telah lama mengabdikan diri sebagai guru honorer/GTT di SDN/SMPN. Kebanyakan, mereka rata-rata usianya diatas 35tahun.

Aspirasi yang kedua, tentang jaminan atau status guru honorer/GTT yang telah mendapatkan insentif dari pemerintah daerah sebesar Rp 1,5 juta per bulan. “Mereka khawatir tidak akan mendapatkan uang insentif lagi/tergusur bila ada PNS baru hasil seleksi CPNS yang akan datang maupun guru PNS mutasi dari sekolah lain,”jelas anggota dewan asal Sedati ini.

Keluhan tersebut, dipastikan oleh H Usman bersama anggotanya, tidak aka nada guru honorer/GTT yang jadi korban dengan datangnya PNS baru ataupun PNS dari mutasi.

Anggota Komisi D, H Mahmud mengatakan saat ini masih belum ada regulasi atau aturan untuk mengangkat guru honorer/GTT yang melampauhi usia di atas 35 tahun menjadi PNS. Sehingga ia berharap, pemerintah pusat untuk segera membuat regulasi tersebut. (dar/adv/humas-dprd-sidoarjo)

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *