Dunia Pendidikan Sidoarjo Harus Bebas Pungli

 Headline, Indeks Berita, Politik Pemerintahan

SIDOARJO – MNS.COM

Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018, UPP ( Unit Pemberantasan Pungutan liar) Sidoarjo yang dikenal Tim Saber  Pungli bidang pencegahan gencar bersosialisasi. Sosialisasi itu digelar di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (3/5), dengan mengundang kepala sekolah SDN hingga SMAN/SMKN se-kabupaten Sidoarjo.

 

Hadir pada sosialisasi, narasumber Itwasda Polda Jatim, AKBP Dwi Safitri, Kepala Dinas Pendidikan H. Asrofi, Asisten I Pemkab Sidoarjo yang juga sebagai Wakil Ketua II UPP Saber pungli Sidoarjo Heri Soesanto, dari Kejari Sidoarjo Kasi Perdata dan Tata Negara Komang Ray Wirawan dan Wakil Ketua I Saber Pungli Sidoarjo, Eko Udionio (Kepala Itwil).

 

“Setelah dilakukan sosialiasi tidak ada lagi yang kena OTT, khususnya di lingkungan pendidikan harus bersih dari pungutan liar. Terutama kepala sekolah, jangan ada yang bermain pungli,”tegas Wakil Ketua I Saber pungli Sidoarjo, Eko Udijono.

 

Eko Udiono yang juga Kepala Itwilkab ini meminta Kepala sekolah untuk memperhatikan pengarahan yang disampaikan oleh Itwasda  Polda Jatim, AKBP Dwi Safitri. “ Sosialisasi pencegahan pungli bagi kepala sekolah negeri ini, bertujuan agar tidak ada lagi laporan adanya pungli dilingkungan sekolah. Dan jangan sampai ada yang kena OTT,”harap Eko.

 

Sementara itu, AKBP Dwi Safitri (Sekretaris Saber  Pungli UPP Propinsi Jawa Timur) mengingatkan bahwa tim Saber  Pungli akan tetap menindak segala bentuk pungutan liar meski nilai pungli kecil.

 

“Tim Saber  Pungli tidak melihat nilai, besar atau kecilnya pungutan liar, pungli 10 ribu pun akan ditindak,”tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo,  H Asrofi menegaskan sekolah tidak boleh melakukan pungutan meski dengan alasan untuk renovasi atau perbaikan sekolah.

 

Perbaikan atau renovasi sekolah menurut H Asrofi  sudah ada anggarannya sendiri dari APBD. Namun demikian kata Asrofi  sekolah boleh menerima sumbangan secara sukarela bukan sumbangan karena paksaan.

 

“Sekolah tidak boleh memungut, tapi dibolehkan menerima sumbangan sukarela untuk kepentingan pengembangan sekolah bukan untuk pribadi”, harap H Asrofi. (dar)

Teks foto : Peserta sosialisasi pencegahan pungli dilingkungan sekolah, foto bersama, Kamis (3/5).

Wakil Ketua I Saber Pungli, Eko Udiono