Enam Bulan, Puluhan Instansi MoU dengan Kejari Sidoarjo

 Headline, Hukum & Kriminal, Indeks Berita

 

SIDOARJO – MNS.COM

Kendali getol mengungkap kasus dugaan korupsi di wilayah Kabupaten Sidoarjo, puluhan instansi pemerintah maupun BUMN dan BUMD masih memercayai Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo untuk melaksanakan pendampingan humum. Hanya dalam hitungan 6 bulan yakni antara Januari hingga Juni 2017, terdapat sekitar 19 yang melaksanan MoU dengan Bidang Datun, Kejari Sidoarjo.

Ke 19 instansi itu diantaranya BUMN dan BUMD yakni BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PTPN X PG Krembung, PTPN X PG Toelangan, PTPN X PG Watoetoelis, PDAM Delta Tirta Sidoarjo, dan PD BPR Delta Artha Sidoarjo. Selain itu dari pemerintahan yakni Pemerintah Desa Ngampelsari, Pemerintah Desa Lebo, Pemerintah Desa Buduran, Pemerintah Kecamatan Buduran, Pemerintah Kecamatan Sidoarjo, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo, dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (DP3) Pemkab Sidoarjo.

“Memang bantuan hukum dalam bentuk MoU itu terus berdatangan. Mereka mendapatkan pelayanan yang sama baik Pemerintah maupun BUMN dan BUMD. Kerjasama itu tidak dipungut biaya,” terang Kasi Datun, Kejari Sidoarjo, Komang Rai Warmawan kepada MNS.COM, Selasa (04/07/2017).

Bukab hanya itu, mantan Kasi Intel Kejari Jepara ini mengungkapkan ada MoU lainnya. Diantaranya, gugatan Kepanitiaan Pilkades Kedungrejo, Kecamatan Jabon di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), gugatan Kades Popoh, Kecamatan Wonoayu serta gugatan Kades Keboansikep, Kecamatan Gedangan dalam bentuk gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

“Alhamdulillah semua gugatan hasilnya kami sebagai pengacara negara menang,” imbuhnya.

Kendati cukup banyak jumlah instansi yang melaksanakan kerjasama, lanjut pria yang akrab dipanggil Komang ini jumlahnya lebih besar instansi yang kerjasama pada Tahun 2016 sebelumnya. Yakni ada sekitar 320 instansi yang melaksanakan kerjasama.

“Apa pun instansinya, kerjasama dan pendampingan hukum tetap terbuka dan akan kami layani,” tegasnya.

Hanya saja, pendanpingan hukum maupun MoU itu harus ditindaklanjuti dengan diskusi setiap permasalahan yang ada di instansi yang melaksanakan kerjasama itu.

“Kami selalu berikan pemahaman (diskusi) itu agar jelas status dan perkara hukumnya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (wan/dar)

 

Foto : MNS.COM/Wawan Kasi Datun Kejari Sidoarjo, Komang Rai Warmawan

Foto : MNS.COM/Wawan
Kasi Datun Kejari Sidoarjo, Komang Rai Warmawan