Guna Cari Solusi Tentang Sertifikat Prona, Komisi A Panggil BPN, Polresta dan Kejari Sidoarjo

 ADVERTORIAL

sertfikat pronaSidoarjo (MNS.COM) – Paska tiga kepala desa (Kades) kesandung pungutan liar (pungli). Dua disidik Tipikor Polresta Sidoarjo dan satu oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo dalam pengurusan sertifikat massal. Dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau isiltilah lamanya dikenal Prona.

Membuat Wakil Rakyat Sidoarjo harus bergerak. DPRD Sidoarjo dalam waktu dekat diperkirakan pada awal Maret berencana memanggil berbagai pihak. Diantaranya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Kejari Sidoarjo dan Asosiasi Persatuan Kepala Desa Sidoarjo (Apkasi).

Tujuannya, guna mencarikan solusi tentang biaya yang sah untuk pengurusan sertifikat massal Prona. “Paska ditangkap tangan oleh penyidik Tipikor Polresta Sidoarjo dan yang ditahan oleh Kejari Sidoarjo. Para kades sangat resah. Tujuan kami mengundang Polresta Sidoarjo, Kejari Sidoarjo dan BPN Sidoarjo guna mencarikan solusi agar para kades tidak ada yang kesandung pungli prona lagi,”jelas Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H Kusman, Senin (27/02/2017).

Lebih lanjut menurut politisi PKS itu menegaskan, dewan ingin tahu program sertifikat prona dari BPN tersebut. Sampai dimana batasan anggaran gratisnya. “Apakah memang benar belum ada biaya patok, materai, konsumsi. Jika belum ada, masak menarik biaya ke masyarakat tidak boleh. Masak petugas tidak diberi konsumsi. Atau bisa dijelaskan dari Polresta dan Kejari sampai berapa batasannya yang boleh ditarikkan biaya kepada masyarakat,”ungkap H Kusman anggota dewan asal Dapil Balongbendo, Krian dan Tarik ini.

Disitulah, dewan selaku wakil rakyat kata Kusman akan mencarikan solusi yang baik, aman dan tidak memberatkan rakyat pada forum pertemuan tersebut. “Surat pengajuan mengundang BPN, Polresta dan Kejari Sidoarjo membahas sertifikat massal prona gratis sudah kami ajukan kepada Ketua DPRD Sidoarjo. Insya’allah Pak Ketua Dewan setuju. Karena kedepan, program prona sangat banyak,”ujar H Kusman.

Ketua DPRD Sidoarjo, H Sullamul Hadi Nurmawan, S.THi dikonfirmasi Selasa dini hari (28/02/2017), mengaku sudah menyetujuinya. Karena program Komisi A itu sangat bagus untuk mencarikan solusi.

“Sudah saya setujui dan surat Komisi A sudah saya tanda tangani. Program itu sangat baik, karena untuk mencarikan solusi yang selama ini menjadi keresahan para kepala desa,”tutur politikus PKB asal Sukodono ini.

Sebelumnya, Tipikor Polresta Sidoarjo berhasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kades Sarirogo, Eko Prabowo, Bendahara dan dua anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) diduga pungli prona. Kades dan Pokmas dituding pungli Rp 500 ribu per bidang sertifikat prona. Barang bukti penangkapan uang sebesar Rp 45, 443 juta disita petugas.

Sedangkan berikutnya, Polresta juga mengusut pungli prona di Desa  Ploso Kecamatan Krembung. Petugas berhasil mengamankan uang sebagai barang bukti Rp 400 juta lebih. Namun sampai sekarang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu karena masih dalam tahap gelar perkara.

Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sidoarjo menetapkan tersangka sekaligus menahan Kepala Desa (Kades) Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Wildanun Mukholadun. Tersangka kasus dugaan korupsi pungutan liar (Pungli) Proyek Agraria Nasional (Prona) atau sertifikasi tanah massal Tahun 2016 ini dijebloskan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Sidoarjo, Jumat (10/02/2017) petang.

Kades dan Pokmas dituding pungli prona antara Rp 400 ribu hingga Rp 1 juta per bidang tanah. (adv-dprd-sidoarjo/dar)