Komisi C Evaluasi dan Melakukan Pengawasan Pembangunan Proyek Tahun 2018 Untuk Melangkah ke Tahun 2019

SIDOARJO – MNS.COM

Komisi C DPRD Sidoarjo lebih mengoptimalkan pengawasan proyek pembangunan Tahun 2018 yang banyak terjadi molor. Meski banyak proyek molor, komisi bidang pengawasan pembangunan dan lingkungan itu setuju untuk dilanjutkan pada 2019. Supaya pembangunannya bisa dimanfaatkan masyarakat.

 

Anggota Komisi C dari Fraksi PKS/Nasdem, H Aditya Nindyatman, ST

Namun meski demikian, menurut H Aditya Nindyatman, ST, prosesnya tak melanggar kaidah dan norma-norma hukum yang ada. Evaluasi Komisi C, sesuai hasil rapat terakhir dengan PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dengan Kepala Dinas Lama, Ir H Sigit Setyawan, MT dan PU Permukiman dan Cipta Karya, Ir Sulaksono.

“Memang banyak paket pekerjaan yang tidak terserap. Tapi mudah-mudahan bisa terselesaikan,”jelas Ketua Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan Nasdem DPRD Sidoarjo ini, Rabu (30/1/2019).

Jadi artinya, kata H Aditya sapaan akrab H Aditya Nindyatman, ST, ia mendorong agar proyek-proyek yang molor bisa diselesaikan pada 2019. Dampaknya, bila proyek-proyek tersebut tidak terselesaikan. Maka akan menjadi persoalan baru. Karena pada 2019, dinas akan mengejar ulang apa yang dilakukan pada 2018 lalu.

Di awal Tahun 2019 kemarin, Komisi C yang melakukan rapat dengan kedua kepala dinas tersebut. Berkomitmen untuk melanjutkan proyek-proyek molor Tahun 2018 untuk dikerjakan Tahun 2019. “Itupun kedua kepala dinas kemarin katanya akan berkoordinasi dengan TP4D (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kejaksaan Negeri Sidoarjo,”jelas H Aditya.

Aditya secara pribadi anggota Komisi C, yang ia tahu memang TP4D berkeinginan melanjutkan sejumlah proyek molor untuk dilanjutkan. “Secara pribadi sebagai anggota Komisi C, proyek-proyek molor yang tinggal beberapa persen boleh dilanjutkan. Agar biaya yang dikeluarkan tidak mubazir,”terangnya.

Apalagi di musim penghujan, kata H Aditya, malah akan terjadi kerusakan pada proyek tersebut, bila tidak dilanjutkan.
Hal senada juga disampaikan oleh Imam Supi’I anggota Komisi C dari Fraksi PDIP. Anggota dewan dari Prambon ini sangat mendukung langkah dinas-dinas yang mempunyai proyek molor untuk dilanjutkan. Jangan sampai proyek-proyek yang molor itu menjadi terbengkalai dan mangkrak.

“Sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau aturannya masih bisa dilanjutkan, boleh dilanjutkan. Dari pada nanti mangkrak,”cetusnya.

Anggota Komisi C dari Fraksi PDIP, Imam Supi’i

Imam Supi’I menambahkan, kemacetan jalan yang terjadi di Jl Surabaya-Sidoarjo. Yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ia berharap dan mendorong agar pembangunan proyek jalan Frontage Road segera direalisasikan. Suntikan dana untuk pembebasan lahan frontage road Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 120 miliar.

Kabarnya, penyerapannya masih 50 persen. Sehingga anggaran yang 50 persen sebesar Rp 60 miliar bisa dilanjutkan dengan Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) Tahun 2019. Sedangkan untuk daruratnya, program jalan frontage road pembebasan lahan Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 75 miliar.

“Kami berharap dan mendorong, Tahun 2019 pembebasan lahan frontage road dengan Kepala Dinas PU Jalan dan Pengairan yang baru nanti bisa tuntas,”harap Imam Supi’i.

Selanjutnya, pada Tahun 2020, proyek jalan frontage road akan dianggarkan pembangunan fisik jalannya. Nantinya yang melakukan penganggaran anggota DPRD Sidoarjo periode 2019-2024. (adv/dar/humas-dprd-sidoarjo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *