Komisi D Dukung Upah Pekerja 2019 Yang Layak Sesuai Hasil Kesepakatan Bersama

SIDOARJO – MNS.COM

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupetan Sidoarjo menduduki peringkat ketiga se-Jawa Timur sebesar Rp3.864.696,20. Setelah UMK Kota Surabaya Rp 3.871.052,61 dan UMK Kabupaten Gresik Rp 3.867.874,40. Upah Minimum Kabupaten dan Kota di Jawa Timur 2019 ditetapkan oleh Gubernur Soekarwo, Kamis 15 Nopember 2018 malam. Komisi D DPRD Sidoarjo dukung upah pekerja 2019 dinilai layak sesuai hasil kesepakatan bersama.

 

H Usman, M.Kes

Ketua Komisi D, H Usman, M.Kes mengatakan, Upah Minimun buruh tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019. Keputusan tersebut resmi berlaku sejak 1 Januari 2019 mendatang.

“Penyusunan UMK sudah sesuai dengan formula penyusunan sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Besaran UMK mengalami kenaikan 8,3 persen sesuai kesepakatan serikat pekerja dan pengusaha,”jelas ketua komisi yang membidangi kesejahteraan buruh ini, Rabu (28/11/2018).

Kenaikkan upah buruh yang cukup signifikan, lanjut H Usman, sangat tepat diera pertumbuhan ekonomi untuk hidup layak bagi buruh di Kabupaten Sidoarjo. Semoga keputusan bersama ini nantinya berjalan dengan baik.

“Antara hak yang diterima buruh dan kewajiban yang diberikan pengusaha tidak memberatkan,”harap politisi Fraksi PKB ini.

Pendapat yang serupa juga disampaikan H Mahmud, SE, anggota Komisi D. Anggota Komisi D dari Fraksi PAN ini juga mendukung kenaikkan upah buruh yang sudah diputuskan Gubernur Jatim, Soekarwo. Keputusan upah minimum tersebut penggodokannya Komisi D DPRD Sidoarjo tidak dilibatkan.

 

H Mahmud, SE

Karena musyawarahnya ditingkat Gubernur Jatim. Yang dilibatkan antara serikat pekerja, pengusaha dan Pemerintah Gubernur Jatim. “Tripartit dan bipartit kami sama sekali tidak dilibatkan. Namun kami lembaga Komisi D, akan melihat dan melakukan pengawasan apakah keputusan upah tersebut dijalankan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan di Sidoarjo,”terang H Mahmud.

Keputusan Gubernur Jatim tentang UMK di Sidoarjo dinilai sudah menguntungkan bagi buruh. Setiap tahun, UMK mengalami kenaikkan yang cukup layak bagi pekerja. Sehingga nantinya, perekonomian pada 2019 bisa mensejahterakan pekerja dan pengusaha.

Anggota Komisi D asal Fraksi PDIP, Dr H Wijono mempunyai pendapat bahwa kenaikkan upah buruh Tahun 2019 dinilai sudah berpihak kepada buruh. Hal itu juga tak lepas dari kesepakatan dengan para pengusaha dan Pemeintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami Komisi D, hanya tinggal melakukan pengawasan saja,”tegas H Wijono.

Dr. H Wijono

Ia juga berharap pengawas dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo benar-benar melakukan pengawasan yang maksimal ke pabrik-pabrik. Jumlah pabrik di Sidoarjo mencapai ribuan. “Sudah saatnya, pengawas dari Disnaker Sidoarjo untuk menunjukkan kinerjanya yang maksimal,”papar H Wijono.

Pengawasan maksimal, menurut H Wijono, tidak hanya pada pengawasan upah minimum saja. Namun, pemberian BPJS kesehatan dan ketenagaan kerjaan diharapkan tidak menanggung karyawan/karyawati saja. Namun, tanggungan anak dan istri/suami harus juga dipenuhi oleh perusahaan.

“Itupun karyawan dan karyawati juga diwajibkan untuk dipotong dari upahnya. Diperkirakan sangat ringan sekitar 3 persen saja,”ujar H Wijono.

Bagi perusahaan yang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Wijono berpendapat bisa diambil kebijakan dengan cara yang bijak. (adv/dar/humas-dprd-sidoarjo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *