Korban Lumpur Lapindo Minta Sertifikat Rumah Segera Diberikan

 Headline, Indeks Berita, Politik Pemerintahan

 

 

Teks Foto : Korban lumpur Lapindo menggelar aksi demo menagih sertifikat rumahnya di Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV). (foto : mus purmadani)

Teks Foto : Korban lumpur Lapindo menggelar aksi demo menagih sertifikat rumahnya di Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV). (foto : mus purmadani)

SIDOARJO(MediaNusantaraSatu.com)

Senin, (11/1/2016) Sejumlah warga korban lumpur Lapindo yang tinggal di perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) demo menuntut pemberian sertifikat rumah yang dijanjikan Lapindo melalui PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ).

Warga merasa, mereka hanya diberi janji yang tidak ada realisasinya. Sejumlah warga tersebut mendatangi Kantor PT Mutiara Masyhur Sejahtera (MMS) di komplek perumahan itu. PT MMS merupakan pengembang yang diberi mandat oleh Lapindo untuk membangun KNV.

 

Selain membentangkan poster, warga juga mendirikan sebuah tenda di depan kantor pengembang KNV tersebut. Warga minta sertifikat rumah mereka diserahkan secepatnya. Demo ini dilakukan oleh warga 4 RW dari 4 desa. Yakni desa Jati, Sumput, Cemeng Kalang, dan Ental Sewu

 

Koordinator lapangan aksi demo, Ali Rahmat mengatakan, sejumlah warga korban lumpur Lapindo yang memilih untuk pindah dari 2000 rumah hanya 1000  yang baru mendapatkan sertifikat. “ Kita sebagai korban lumpur Lapindo tidak mau ketinggalan. Ini masih 60 % lebih yang belum terima sertifikat,” ujarnya.

 

Pria yang juga menjabat sebagai ketua RW 07 Desa Sumput ini mengatakan dari hasil pertemuan, sebenarnya korban lumpur mempunyai hak untuk dibebaskan pajak untuk pembeli. Namun karena diklaim kelengkapan kurang memenuhi syarat, pajak tersebut masih tetap berlaku. “Tapi tadi Kepala DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Sidoarjo, Joko Sartono berjanji akan menyelesaikan masalah pembebasan pajak ini. Kami berharap sertifikat rumah segera diberikan. Kami tidak mau ada kompromi lagi,” katanya.

 

Sementara itu, menurut Davi Daud,  Marketing Komunikasi PT MMS menjelaskan jika sertifikat yang diterbitkan untuk warga, sejumlah 2000 buah. 1200 sertifikat sudah dibagikan kepada warga pemilik rumah, 500 sertifikat masih dalam proses di BPN dan DPPKA dan 300 sertifikat masih terkendala dokumen kelengkapan seperti KTP, KK pemilik sertifikat itu.

 

Ia menambahkan  pihak pengembang berkomitmen untuk menyelesaikan sertifikat warga ini. Menurutnya pihaknya sudah meminta ke warga agar dokumen yang kurang dan bermasalah segera dilengkapi karena itu syarat yang diminta pihak BPN. “Kalau syarat sudah dipenuhi dan sertifikat keluar, Pasti sertifikat akan diberikan kepada warga,” ujarnya.(mus)