Korupsi Dana Desa, Kades Wonokupang Ditahan Kejari Sidoarjo

 Headline, Hukum & Kriminal, Indeks Berita

SIDOARJO – MNS.COM

Kepala Desa (Kades) Wonokupang Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Herry Suryanto ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Senin (30/4). Dia diduga korupsi dana APBDes Tahun 2017 sebesar Rp 277 juta dari total nilai APBDes sebesar Rp 1,2 miliar.

Sebelum ditahan, dia terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, penyidik Kejari menahan tersangka sekitar pukul 13. 00 WIB. Tersangka yang diperiksa diruang penyidik pidana khusus (pidsus) digelandang keluar ruangan menuju halaman parkir kendaraan tahanan. Sementara, mobil tahanan belum siap, kemudian tersangka dikirim ke Lapas Delta menggunakan mobil tahanan (bus mini).

Kepala Kejari Sidoarjo, Budi Handaka mengatakan ada dugaan korupsi pada APBDes Desa Wonokupang. Sebab, dalam kegiatan, ada anggaran yang difiktif tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPj)-nya. Dari nilai APBDes Rp 1,2 miliar, diduga ada kerugian negara sebesar Rp 277 juta.

“Setelah diperiksa ditemukan barang-bukti. Kemudian tersangka kami tahan,”tegas mantan Aspidum Kejati NTT ini.

Uang yang dikorupsi tersangka adalah uang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan uang transfer dari pemerintah yang masuk dalam APBDes. Modusnya beberapa diselewengkan dan sebagian lagi tidak dilaksanakan tapi tidak semuanya.

Sebagian besar digunakan untuk kepentingan diri sendiri tersangka. Sedangkan bendahara desa, tidak tahu menahu soal uang yang digunakan Kadesnya. Bendahara tugasnya, hanya mencairkan uang APBDes. Kemudian uang tidak disimpan di bendahara desa melainkan langsung dibawa Kades.

Alasan Kades agar uang bisa lebih mudah dipergunakan. Sayangnya digunakan pribadi tersangka bukan untuk peruntukkannya. Sekarang Kades yang ditahan, karena bendahara tidak menikmati sepeser pun uang hasil korupsi. Bendahara desa takut sama Kadesnya.

Kajari menerangkan secara detail, ada sejumlah barang bukti yang disita. Ia menyebutkan kerugian negara Rp 277 juta itu, rinciannya diantara untuk pembentukan BUMDes fiktif Rp 9 juta, dana penyertaan modal BUMDes Rp 70 juta tak dilaksanakan, dana PKK seharusnya cair Rp 33 juta tapi realisasinya Rp 25,6 juta serta dana bencana alam Rp 16 juta direalisasikan Rp 1,5 juta.

Kemudian pajak Rp 100 juta, sama sekali tidak dibayarkan. Dan uang pembongkaran gorong-gorong Rp 32,9 juta tak dilaksanakan sama sekali.

Tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ancamannya 20 tahun penjara.

Sedangkan tersangka saat digiring ke mobil tahanan diambil gambarnya oleh para wartawan tampak pandangannya kosong. Ia pun hanya tampak pasrah saat disuruh penyidik Kejari untuk masuk mobil tahanan. (dar)

Teks Foto : Kepala Desa (Kades) Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Herry Suryanto ditahan petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo dikirim ke Lapas Delta Kelas II A Sidoarjo, Senin (30/4). (foto : darianto/mns.com)