Pansus Meminta Pemkab Mendukung Anggaran Maksimal Guna Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

 Headline, Indeks Berita, Politik Pemerintahan

SIDOARJO – MNS.COM

Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Daerah (Perda) Pencegahan, Pemberantasan , Penyalagunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) DPRD Sidoarjo meminta Pemkab mendukung anggaran yang maksimal untuk penanganan pemberantasan narkoba di Kota Delta Sidoarjo. Pasalnya, persoalan penyalagunaan narkoba di Sidoarjo sangat serius hampir kasusnya ada di 18 kecamatan di seluruh wilayah Sidoarjo.

“Korbannya rata-rata generasi muda yang paling banyak. Dan usia-usia produktif, hal ini harus ditangani yang serius. Penanganannya harus didukung anggaran yang besar oleh Pemkab Sidoarjo,”tegas Ketua Pansus P4GN, H Mahmud, SE, Rabu (25/10/2017).

Lebih lanjut politisi PAN itu mengatakan bahwa munculnya Perda P4GN berawal dari inisiatif Komisi D. Tujuan dibentuknya Perda P4GN, agar upaya-upaya dan penanganan penyalagunaan narkoba lebih serius lagi. Mengingat kejadiannya sudah luar biasa. Kejadiannya sudah 500 lebih yang sudah melapor institusi penerima wajib lapor (IPWL).

“Kasusnya hampir di setiap kecamatan ada, terbanyak pertama di Kecamatan Taman, kedua Kecamatan Waru dan ketiga Kecamatan Sidoarjo,”jelas anggota Komisi D tersebut.

Pemkab Sidoarjo dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba, y

Ketua Pansus P4GN, H Mahmud, SE

ang akan terancam dari masa depannya. Selama ini dinilai Mahmud masih kurang maksimal karena tidak didukung dengan anggaran yang memadai.

“Untuk pencegahan penyalagunaan narkoba pendanaannya harus disiapkan dulu. Kita tetap bekerjasama dengan BNK (Badan Narkotika Kabupaten), Dinas Kesehatan, Kepolisian dan Satpol PP,”papar Mahmud.

Perda P4GN ini dibentuk untuk mendorong Pemkab Sidoarjo, agar Sidoarjo bebas dari narkoba. Artinya bebas itu bukan berarti bebas bersih dari narkoba. “Namun paling tidak, bisa menekan jangan sampai terlalu merambah ke masyarakat penyalagunaan narkoba ini, maka perlu didukung,”ujar mantan Ketua Komisi D ini.

Surat edaran Instruksi Presiden juga telah mengintruksikan melalui seluruh kementerian agar peduli dan berkomitmen untuk pemberantasan narkoba. Tidak hanya itu, nantinya pansus juga mempuyai harapan Pemkab membentuk Satgas P4GN.

“Satgas P4GN, ini merupakan kewajiban bupati membentuknya. Unsurnya dari kepolisian, BNK, Satpol PP, Dinas Kesehatan melakukan pendataan penanganan,”ungkapnya.

Pansus juga mempunyai harapan agar Sidoarjo mempunyai tempat rehabilitasi penanganan narkoba. Karena penanganan narkoba itu harus betul-betul ditangani yang komprehensif dan penanganannya juga butuh penanganan sosial.

“Sidoarjo kedepannya harus punya tempat rehibiltasi,”tandasnya.

Wakil Ketua Pansus P4GN, dr. H Wijono.

Dalam waktu dekat, Pansus P4GN, sekitar tanggal 31 Oktober, berencana mengundang BNK Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo dan Dinas Kesehatan. Tujuannya diajak  rapat koordinasi, membahas upaya – upaya dalam penanganan bahaya narkoba.

“Target Perda P4GN pada pertengahan November harus selesai. Kita sudah melakukan Studi banding ke Bali tentang Perda ini. Di Propinsi Bali, penanganan penyalagunaan narkoba sudah baik,”pungkas Mahmud.

Wakil Ketua Pansus P4GN, dr. H Wijono, menyatakan bahwa penanganan penyalagunaan narkoba di Sidoarjo harus benar-benar serius. Karena Sidoarjo masuk kategori ketiga penyalagunaan narkoba setelah Surabaya dan Malang.

“Hampir disemua kecamatan ada kasus narkoba. Sekitar 80 persen yang terkena narkoba usia remaja atau usia kerja antara 18 hingga 35 tahun,”ungkap dr. Wijono dengan nada prihatin.

Guna penanganan penyalagunaan narkoba ini, ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar. Selama ini, biaya penanganan dari Pemkab masih kecil.”Gebrakannya belum menyeluruh,”kata politisi PDI-P ini.

Dr Wijono juga berharap Pemkab bersedia untuk menyediakan lahan untuk tempat rehabilitasi. “Jika ada program dari pemerintah pusat lagi, untuk pembangunan gedung rehabilitasi narkoba. Kami harap Pemkab bersedia menyediakan lahannya,”tutur dr. H Wijono. (dar/adv-humas dprd-sidoarjo)