Pejabat Sidoarjo Diberi Penyuluhan Hukum Pencegahan Korupsi

 Headline, Hukum & Kriminal, Indeks Berita, Politik Pemerintahan

 

 

Teks Foto : Para pejabat saat mendengarkan wejangan Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto, saat kegiatan penyuluhan penerangan hukum guna mencegah korupsi. (foto : istimewa bagian humas)

Teks Foto : Para pejabat saat mendengarkan wejangan Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto, saat kegiatan penyuluhan penerangan hukum guna mencegah korupsi. (foto : istimewa bagian humas)

SIDOARJO (MediaNusantaraSatu.com)

Pemkab Sidoarjo terus berupaya melakukan pencegahan korupsi ditubuh birokrasi. Salah satu bentuk upayanya pencegahan itu, memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada para pejabat di aula Delta Graha Pemkab Sidoarjo, Selasa, (19/1/2016).

Sebagai nara sumber Pemkab melibatkan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Penerangan hukum ini
dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo Drs Ec H Jonathan Judianto M. MT, Sekda H Vino Rudy Muntiawan SH dan Kabag Hukum, Heri Soesanto, SH, MH.

Jonathan memberikan apresiasi kegiatan tersebut. Penyuluhan dan penerangan hukum terkait tanggungjawab dan tanggung gugat pejabat pembuat komitmen penting untuk disampaikan. Dengan begitu penanggulangan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidoarjo dapat dicegah.

Kepala Bakesbangpol Pemprop Jatim ini mengatakan tindakan korupsi penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan nasional. Yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Apabila tindak pidana korupsi tidak dicegah, maka tujuan pembangunan nasional tidak akan dapat tercapai.

“Melalui forum ini  saya berharap dapat menjadi wahana untuk sharing bagi unsur penegak hukum terutama dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi,”ungkapnya.

Orang nomor satu di Pemkab Sidoarjo itu juga berharap kepada peserta penyuluhan dapat
memanfaatkan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemahaman unsur pidana yang mengarah kepada tindak korupsi dapat diperoleh lewat kegitan kali ini. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan  terkait dengan ancaman hukuman pidana korupsi dapat diketahui. Dengan begitu pengetahuan tentang delik dan unsur terjadinya prilaku korupsi dapat dihindari dan dicegah.

“Kegiatan ini sangat penting bagi kita sebagai pedoman dalam setiap langkah kegiatan kita terutama pada saat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan,”tutur dia. (h darianto)