Penyidik Kejati Periksa La Nyalla Selama 9 Jam

 Headline, Hukum & Kriminal, Indeks Berita
Tesk Foto : Ketua Kadin Jatim, H La Nyalla Mataliti

Tesk Foto : Ketua Kadin Jatim, H La Nyalla Mataliti

*Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Sejak Tahun 2010-2014 Rp 52 M

SURABAYA (MediaNusantaraSatu.com)
Terkait perkara dugaan korupsi dana hibah Tahun 2010-2014 bantuan APBD Pemprop Jawa Timur. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, H La Nyalla Mattaliti diperiksa selama 9 jam oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) di lantai V Kejati Jatim, Rabu (20/1/2016).
Selain memeriksa Ketua Pemuda Pancasila (PP) Jatim, jaksa juga memanggil Sekretaris Daerah Pemprov (Sekdaprov) Jatim, Sukardi. H. La Nyalla diperiksa sejak pukul 09.30 WIB hingga berakhir pukul 17.30 WIB. Beberapa menit kemudian, muncul Sukardi turun dari lift Dan berlari kecil menuju parkiran Kejati Jatim.
Usai menjalani pemeriksaan, diwawancarai wartawan H La Nyalla mengaku ditanyai 5  pertanyaan oleh penyidik. Ketua PSSI itu mengaku ditanya masalah dana hibah seperti tahun lalu. “Materinya sama,”ujar H La Nyalla.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Maruli Hutagalung, menyatakan yang diperiksa terkait dana hibah Kadin ada dua orang yakni ketua kadin dan sekdaprop.”Mereka bukan diperiksa tapi dimintai keterangan, karena ini masih dalam taraf penyelidikan (Lid),” tegas Maruli Hutagalung.
H La Nyalla dimintai keterangan kapasitasnya sebagai Ketua Kadin Jatim. Sementara Sekdaprov dimintai keterangan karena dana hibah itu  dikucurkan oleh Pemprop Jatim. “Ini masih Lid jadi saya belum bisa kasih tahu banyak  materinya,” urai Maruli.

Pemeriksaan kasus dana hibah ini adalah pengembangan dari kasus yang sama dan sudah disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam kasus itu telah menyeret dua pejabat Kadin Jatim yang sudah divonis beberapa waktu lalu yakni Diar Kusuma Putra, Wakil Ketua Kadin Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antarprovinsi dan Nelson Sembiring, Wakil Ketua Kadin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Kuasa hukum La Nyalla, A Riyadh SH kepada wartawan menjelaskan, selama kiennya dimintai keterangan tidak boleh didampingi. Karena ini bersifat interen dan akan dikelola oleh penyidik. “Jadi sifatnya kami menunggu hasil pengelolaan penyidik,”jelas A Riyadh.(anm/h darianto)