Warga Pro Pengeboran Berharap Pejabat Tinggi Turun ke Desa Kedungbanteng

 Headline, Indeks Berita, Politik Pemerintahan

 

Teks Foto : Lokasi rencana pengeboran sumur migas Lapindo di Desa Kedungbanteng. (foto : h darianto)

Teks Foto : Lokasi rencana pengeboran sumur migas Lapindo di Desa Kedungbanteng. (foto : h darianto)

SIDOARJO(MediaNusantaraSatu.com)

Meski ada banyak pihak menentang rencana pengeboran di sumur Tanggulangin (TGA-1) di perbatasan Desa Kedungbanteng dengan Banjarasri Kec. Tanggulangin oleh Lapindo Brantas Inc. Namun malah ada warga Kedungbanteng sendiri yang pro dan setuju pengeboran sumur minyak dan gas (migas) untuk dikerjakan.

Sebagian warga Kedungbanteng yang berhadapan langsung dengan lokasi pengeboran sumur migas Lapindo tidak keberatan wilayah desanya dilakukan ekplorasi migas. Untuk mendengar aspirasi warga tersebut, warga berharap Gubernur Jatim H. Soekarwo, Menteri ESDM, SKK Migas dan instansi yang berwenang, turun ke Desa Kedungbanteng.
Harapan itu dilontarkan salah satu tokoh warga Kedungbanteng, Istafudin, kepada wartawan Rabu (13/1/2016). Dia mengatakan jika para pejabat dan petinggi Pemprov Jatim dan Pemkab Sidoarjo bersedia turun ke warga Kedungbanteng. Maka akan mengetahui secara langsung harapan warga. Karena warga sudah sejak Tahun 2001 dekat dengan pengeboran migas Lapindo tanpa ada masalah dan hidupnya tenang.

“Kami mohon para pejabat tidak mendengar dari media soal pro kontra pengeboran. Kami sangat berharap para pejabat turun langsung ke desa kami,”pinta Istafudin.

Sementara Ketua BPD Kedungbanteng, Khoiri menyatakan cukup prihatin akibat pro kontra pengeboran seolah-olah warga menjadi terbelah. Suasana pro dan kontra sebelumnya sudah pernah terjadi saat sosialisasi. Namun persoalannya dianggap sudah selesai. Namun disaat pengeboran dimulai masalah malah menjadi besar.

“Sebelum sudah ada kesepakatan dan persetujuan dari warga Lapindo akan melakukan pengeboran. Kesepakatan dalam musyawarah digelar di Mapolres Sidoarjo. Yang dihadiri perwakilan dari RT diwakili 10 orang. Ada sebanyak 40 warga kala itu,”jelas Koiri.

Dalam kesepakatan tersebut, warga menyetujui pematangan lokasi dan Lapindo hendak mendatangkan alat berat. “Kesepakatan itu juga dibarengi dana kompensasi yang diberikan Lapindo ke warga setiap RT,”ujarnya.

Melihat kronolgis peristiwa itu para pemimpin dan pejabat tidak mudah goyah pendapat hanya gara-gara polemik yang terjadi di masyarakat. Ijin pengeboran sudah lengkap dan diturunkan melalui pemerintah daerah. “Kalau rakyat sudah mendukung, perijinan di penuhi pihak terkait, dan sekarang pemimpin berpolemik soal rencana pengeboran itu, terus warga ikut siapa,” tandas Khoiri.

Ditemui tempat yang sama, Shobirin warga Kedungbanteng yang rumahnya hanya 100 meter dari lokasi pengeboran, memilih untuk mendukung pengeboran karena dasarnya menghargai dan mengikuti kesepakatan yang sebagai besar warga setempat mendukung adanya pengeboran.

“Saya memang ingin mendapatkan atau rumahnya teraliri jaringan gas (jargas). Namun bukan itu tujuan utama keluarga saya. Saya mendukung karena pemilihan soal pro kontra pengeboran saat itu sangat demokratis, dan saya ikut yang menyepakati. Seperti ini harus diikuti oleh dan dilihat oleh para pemimpin,” beber Shobirin. (h darianto)