Unjuk rasa di depan gedung DPR
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak para pimpinan partai politik di DPR RI untuk mencopot anggotanya yang telah memicu kemarahan rakyat terkait aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada 28 Agustus 2025 kemarin.
Sebab, sejumlah masyarakat menggelar demonstrasi imbas adanya kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak kepada rakyat.
“Pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR RI menindak dan memberi sanksi tegas dengan memberhentikan para anggota DPR RI yang berlaku tidak patut dan memicu kemarahan rakyat,” kata Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur selaku perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang membacakan pernyataan sikap.
“Seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adies Kadir, Deddy Sitorus, Nafa Urbach, Surya Utama, Rahayu Saraswati, dan Sigit Purnomo Syamsudin Said,” imbuh dia.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden RI Prabowo Subianto serta jajaran legislatif untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
“Presiden dan DPR segera penuhi tuntutan warga, mulai dari atasi krisis lapangan kerja, batalkan rancangan KUHAP, hentikan semua program strategis nasional maupun program pemerintah yang merusak lingkungan dan merampas hak hidup masyarakat adat,” ujar Isnur.
Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan. “Bahas dan sahkan segera RUU Perampasan Aset yang mengedepankan partisipasi publik yang bermakna, hentikan pengolahan anggaran negara yang bertolak belakang dengan prinsip efektif dan efisien, dan kebijakan pajak yang berkeadilan,” kata Isnur.
Anggota DPR bikin gaduh
Diketahui, sejumlah anggota DPR RI menjadi sorotan saat merespons masyarakat yang memberikan kritik lewat media sosial maupun aksi demonstrasi di depan DPR RI. Adapun kritikan masyarakat itu awalnya merespons soal isu gaji dan tunjangan jumbo anggota Dewan yang menjadi perdebatan publik. Beberapa anggota Dewan memberikan klarifikasi soal tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan yang diterimanya, tetapi justru memanaskan suasana.
Sebut saja anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nafa Urbach yang mendukung pemberian tunjangan tersebut supaya bisa mengontrak rumah di sekitar Gedung DPR. “Anggota Dewan itu kan enggak orang Jakarta semua, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia.
Nah, mereka diwajibkan kontrak rumahnya dekat-dekat Senayan supaya memudahkan menuju DPR,” kata Nafa, dalam siaran langsung di media sosial. Dia bahkan membandingkan dengan dirinya yang tinggal di Bintaro dan harus bergulat dengan kemacetan setiap kali menuju Senayan.
Publik menilai Nafa gagal membaca situasi lewat pernyataannya itu hingga akhirnya meminta maaf.
Kemudian, muncul pernyataan pedas Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kepada publik yang mengkritik DPR. Sahroni melontarkan kalimat yang kian memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan “Bubarkan DPR” di media sosial.
“Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).
“Kenapa? Kita ini memang orang pintar semua? Enggak. Bodoh semua kita, tetapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita,” sambung dia. Ucapan itu sontak memicu gelombang kecaman baru karena Sahroni dinilai merendahkan rakyat yang tengah meluapkan kekecewaan.
