Maruarar menghadiri rapat kerja di Komisi V DPR
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan anggaran sebesar Rp 10,89 triliun untuk tahun 2026, dengan fokus utama pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Anggaran untuk program ini naik drastis sebesar 773,5% menjadi Rp 8,9 triliun, dengan target renovasi 400.000 unit rumah tidak layak huni.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menjelaskan peningkatan signifikan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk lebih memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat. Program BSPS ini diharapkan dapat membuka lebih banyak lapangan kerja sekaligus menjawab backlog perumahan.
“BSPS akan menjadi program andalan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini tercatat sekitar 9,9 juta unit. Sementara program lain tetap berjalan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih merata dan berkelanjutan,” ujar Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Selain BSPS, Kementerian PKP juga akan melaksanakan beberapa program strategis lain di tahun 2026, antara lain pembangunan Rumah Susun dengan anggaran Rp 375,32 miliar untuk pembangunan 796 unit atau 21 tower.
Selanjutnya pembangunan Rumah Khusus, sebesar Rp 249,43 miliar untuk 654 unit, termasuk penanganan pascabencana dan penyediaan cadangan Panel RISHA. Anggaran ini naik 8,55% dibanding 2025.
“Alokasi juga diperuntukkan untuk bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Umum, dengan alokasi Rp 29,08 miliar untuk 2.007 unit di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan. Anggaran ini meningkat 40,78% dibanding 2025,” jelasnya.
Sedangkan alokasi untuk Penanganan Permukiman Kumuh dan Sanitasi, sebesar Rp 155,85 miliar untuk target 225 hektar pada 15 lokasi dan pemenuhan sanitasi 3.000 unit. Anggaran ini meningkat 77,82% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Terakhir, alokasi anggaran juga diperuntukkan untuk dukungan manajemen, sebesar Rp 981,90 miliar untuk mendukung gaji dan tunjangan 3.791 pegawai, operasional 60 satker, serta evaluasi kebijakan publik dan program,” jelasnya.
