Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggenjot sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggenjot sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian Program 3 Juta Rumah dan membuka peluang bagi pelaku usaha UMKM.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi dukungan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang telah menyelenggarakan sosialisasi di Balaikota Jakarta. Menurut Maruarar, sosialisasi ini sangat penting untuk menjelaskan persyaratan KUR Perumahan kepada para kontraktor, pengembang, pemilik toko bangunan, dan pelaku UMKM.
“Mereka bisa memanfaatkan KUR Perumahan karena pemerintah juga menanggung bunga 5% dan lebih rendah dari suku bunga kredit perbankan,” ujar Maruarar, Rabu (10/9/2025).
Program KUR Perumahan adalah terobosan baru di sektor perumahan yang diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan, perbankan, dan pengembang. Maruarar menyebut bank-bank Himbara dan Bank Jakarta turut menyatakan komitmen mereka.
“KUR Perumahan ini luar biasa dan tadi sudah dikonfirmasi langsung oleh bank-bank Himbara seperti Mandiri BNI, BTN yang hadir tadi ya, kemudian juga dari Bank Jakarta juga sudah menyatakan mendukung dari program ini,” terangnya.
Senada dengan Maruarar, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan dukungan penuhnya terhadap Program 3 Juta Rumah. Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan 19.809 unit rumah untuk memperkuat program perumahan nasional.
“Pada hari ini kita melakukan sosialisasi kredit program perumahan yang sangat bermakna bagi developer maupun bagi orang yang akan membangun dan terlibat dalam sektor ini. Secara terbuka mereka juga menyatakan bahwa program ini sangat baik dan bermanfaat bagi UMKM, developer dan masyarakat,” terangnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Kamis (3/7/2025), menyampaikan bahwa pemerintah merancang program KUR Perumahan dari sisi demand maupun supply. Dari sisi supply, KUR perumahan akan disalurkan kepada setiap para kontraktor sampai dengan Rp 5 miliar untuk nilai penjualan hingga Rp 50 miliar.
“Dan ini bisa dibuat untuk memfasilitasi sampai dengan Rp 5 miliar, membangun 38-40 unit daripada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya (tenor) bisa sampai 4-5 tahun,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta.
Perihal KUR untuk kontraktor perumahan ini, pemerintah menanggung subsidi bunga fix sebesar 5%. Maka, kontraktor perumahan penerima KUR hanya akan membayar pokok dan selisih bunga yang diberikan oleh perbankan.
“Jadi kalau perbankan memberikan 11% maka kontraktor UMKM bisa membayar 6%. Tapi kalau dia (bank) kasih 12%, ya bayarnya 7%, sesuai dengan perbankan masing-masing. (Penyalur KUR) Himbara maupun swasta,” terang Airlangga.
Sementara dari sisi demand, pemerintah juga menyiapkan KUR perumahan untuk perseorangan memenuhi kebutuhan renovasi rumah. “Ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah,” imbuh Menko Perekonomian.
Dari sisi plafon, program KUR untuk perseorangan merenovasi rumah sebesar Rp 13 triliun dan sebesar Rp 117 triliun bagi para kontraktor perumahan. Dengan demikian, jatah KUR perumahan adalah sebesar Rp 130 triliun.
