Ilustrasi Guru Honorer
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyorot kesejahteraan guru honorer di Indonesia yang masih jauh dari kata layak. Pasalnya, masih ditemukan guru honorer yang digaji Rp300.000 per bulan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah.
Sorotan terhadap kesejahteraan guru honorer itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi X bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Abdul Mu’ti, pada Senin (15/9/2025).
“Guru honorer kita masih menerima Rp300.000 per bulan, angka yang jelas tidak manusiawi di era sekarang. Mereka adalah pejuang pendidikan, namun kesejahteraan mereka masih sangat minim,” ujar Lalu dalam rapat kerja, Senin (15/9/2025).
“Kami meminta perhatian khusus dari Presiden agar di tahun 2026 tidak ada lagi guru yang digaji Rp300.000,” sambungnya. Dalam rapat tersebut, Lalu menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru honorer, Program Indonesia Pintar (PIP), dan revitalisasi sekolah. Meski anggaran pendidikan untuk 2026 sudah cukup besar, tetapi pemerintah harus memikirkan solusi untuk menyelesaikan tantangan di dunia pendidikan.
Lalu juga menekankan soal revitalisasi sekolah, khususnya yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. “Kondisi sekolah-sekolah kita sangat memprihatinkan.
Banyak yang rusak, bahkan masih ada yang tidak memiliki MCK. Ini jelas tidak normal. Anggaran revitalisasi sekolah harus ditingkatkan, setidaknya sama dengan tahun 2025, bahkan lebih. Apalagi Presiden sudah menegaskan, tidak boleh ada sekolah yang bocor, apalagi roboh,” ujar Lalu.
Komisi X, kata Lalu, akan terus mengawal Kemendikdasmen dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. “Meski anggaran yang ada hari ini terbatas, kami tetap berjuang. Kami yakin selalu ada cahaya di ujung terowongan, dan itu menjadi motivasi kita bersama,” ujar Lalu.
Bertambah Rp400 Miliar
Dalam rapat kerja tersebut, Mandikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat tambahan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk tahun 2026, padahal pihaknya meminta tambahan Rp52,9 triliun.
“Dengan demikian, dari usulan tambahan anggaran yang kami sampaikan pada raker (rapat kerja) lalu sebesar Rp52,9 triliun, dengan dipenuhi sebanyak Rp400 miliar, kami masih memerlukan tambahan sebesar Rp52,5 triliun,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat Komisi X DPR bersama Kemendikdasmen di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/9/2025).
Dalam salindia (slideshow) yang ditampilkan Abdul Mu’ti, terlihat perubahan angka sejak mulai pagu indikatif (perkiraan awal jumlah anggaran) 2026, pagu anggaran, tambahan anggaran hasil Panitia Kerja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (Panja BPP), hingga pagu anggaran saat ini. Berikut angkanya:
- Pagu Indikatif TA 2026: Rp33,651 triliun
- Pagu Anggaran TA 2026: Rp55 triliun
- Tambahan Anggaran (Hasil Panja BPP): Rp400 miliar
- Pagu Anggaran Pasca-Panja BPP: Rp55,4 triliun
“Pada tahun 2026, Kemendikdasmen memperoleh alokasi sebesar Rp55 triliun atau sekitar 7 persen dari total anggaran pendidikan. Berdasarkan rapat panja belanja pemerintah pusat pada 11 September 2025, Kemendikdasmen mendapat tambahan anggaran sebesar Rp400 miliar, sehingga total anggaran Kemendikdasmen menjadi Rp 55,4 triliun,” ujar Mu’ti.
