Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penuh langkah DPRD DKI dan Dinas Perhubungan (Dishub) yang menyegel lahan parkir tanpa izin di Jakarta. Ia menilai, tindakan itu sudah tepat untuk menghentikan praktik parkir ilegal yang merugikan daerah.
“Kalau orang parkir atau siapapun yang parkir kemudian tidak berizin disegel ya pantas aja dan saya memberikan support sepenuhnya untuk itu,” ucap Pramono saat ditemui di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (18/9/2025).
Sehari sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD bersama Dishub menyegel dua lokasi parkir ilegal di Jakarta Timur yang dikelola Buana Parking.
Ketua Pansus, Ahmad Lukman Jupiter, menyebut parkir tanpa izin menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp700 miliar per tahun, Rabu (17/9/2025).
“Selama ini lebih dari 70 persen pendapatan dianggap bocor dan potensi kerugian pendapatan asli daerah sekitar Rp 700 miliar per tahun dari sisi pendapatan sektor perparkiran,” ujar Jupiter saat dikonfirmasi, Kamis (18/9/2025).
Menurut dia, keberadaan parkir ilegal bukan hanya merugikan PAD, tetapi juga menambah kemacetan dan kerap merugikan masyarakat karena tarif yang dikenakan tidak sesuai aturan. “Penyegelan ini bentuk keseriusan kami bersama Pemprov DKI untuk memberikan efek jera kepada operator nakal yang tidak memiliki izin,” katanya.
Jupiter menambahkan, hingga kini masih banyak operator parkir yang beroperasi tanpa izin. Pansus mendata setidaknya ada lebih dari 50 operator parkir ilegal di Jakarta.
“Kalau tidak punya izin, itu sama saja pungli. Pungli jelas perbuatan pidana. Jadi tidak menutup kemungkinan hal ini kami rekomendasikan untuk dibawa ke ranah hukum pidana,” tegasnya. Selain penyegelan, DPRD juga akan mendorong agar seluruh operator parkir resmi terintegrasi dengan sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara real time.
