lokasi insiden robohnya pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Insiden robohnya bangunan mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (29/9/2025) lalu memakan banyak korban jiwa.
Tragedi itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, ketika para santri tengah menunaikan shalat Asar di mushala yang berada di area asrama putra pesantren. Tim SAR gabungan mencatat ada 171 orang menjadi korban, dengan rincian 104 santri selamat dan 67 santri meninggal dunia, termasuk delapan di antaranya hanya ditemukan bagian tubuhnya.
Kini, operasi penyelamatan telah ditutup. Sisa-sisa reruntuhan mushala pun telah rata menjadi tanah.
Berdasarkan hasil analisis tim SAR gabungan, penyebab ambruknya mushala Ponpes Al Khoziny diduga kuat karena kegagalan konstruksi yang tidak mampu menahan beban di luar kapasitas seharusnya. Kini, pemerintah tengah bergerak untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi di masa depan.
Pemerintah audit pesantren tua
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan pemerintah akan melakukan audit terhadap pesantren tua, khususnya yang berusia 100-200 tahun. Cak Imin menyebutkan, pondok pesantren (ponpes) yang rawan akan lebih diprioritaskan.
Adapun untuk Ponpes Al Khoziny sendiri, usianya sudah mencapai 125 tahun. “Kita melakukan audit pesantren-pesantren tua, apalagi di atas 100, 200 tahun, yang tentu koordinasi bersama Menteri PU.
Audit bangunan, lalu kita carikan untuk renovasinya, yang tua dulu rawan dulu. Yang menyangkut mana yang diprioritaskan, kita sudah memutuskan, yang kita prioritaskan adalah yang paling rawan, yang kedua, yang paling tua, itu dua prioritas,” ujar Cak Imin di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
Lalu, Cak Imin mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemerintah mencari anggaran untuk membantu renovasi pesantren. Prabowo, kata Cak Imin, meminta pesantren rawan langsung dibantu pemerintah.
“Ini perintah Presiden, maka kita harus carikan anggaran untuk pesantren-pesantren yang rawan itu, terutama yang sangat rawan, segera ditangani pembangunannya, atau renovasinya. Berapa jumlahnya ini, on process untuk lagi di data,” kata Cak Imin.
Menag mau panggil pimpinan ponpes
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akan melakukan pendataan terhadap seluruh pondok pesantren terlebih dahulu. Setelahnya, Nasaruddin bakal memanggil para pimpinan ponpes seluruh Indonesia.
“Ya kita mulai pendataan dulu. Pendataan dulu, baru sudah ada pendataan, baru kita panggil pimpinan-pimpinan pondok,” ujar Nasaruddin di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
Nasaruddin menyampaikan, dirinya bahkan akan turun tangan langsung untuk mengecek ponpes-ponpes. “Saya mulai nanti sekarang sudah mau jalan, Kalimantan, ke Sulawesi, saya sendiri yang turun tangan insyaallah,” ucapnya.
Sementara itu, Nasaruddin juga meminta agar ponpes memperhatikan standar laik bangunan.
Dia mengaku akan meminta tolong ke pemerintah setempat sebagai pihak yang mengeluarkan izin. “Iya, secara komprehensif. Kita sudah hubungi pemerintah setempat untuk membantu kita, kan mereka juga mengeluarkan izin segala macam,” imbuh Nasaruddin.
Standarisasi bangunan ponpes disorot
Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo menyebut hingga saat ini baru 50 pondok pesantren se-Indonesia yang mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Padahal berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), pada 2024/2025 terdapat 42.433 ponpes yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, mayoritas ponpes berada di Pulau Jawa. “Karena di seluruh Indonesia Raya hanya 50 ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan, yang lain belum,” kata Dody pada Senin (6/10/2025). Ia mengatakan seharusnya semua ponpes memiliki perizinan mendirikan bangunan.
“Kalau itu harusnya kan semua pesantren ada izin, dulu Izin Mendirikan Bangunan saat ini namanya berganti PBG. Nah, itu PBG kewenangannya tidak di Pemda, kita koordinasi Kemendagri dan Kemenag. Karena ponpes di bawah Kemenag,” terang Dody.
Ramainya urusan IMB atau saat ini disebut PBG ini berkaitan dengan kejadian Ponpes Al Khoziny yang ambruk beberapa waktu lalu.
Mushala dinyatakan ambruk akibat kegagalan konstruksi, di mana bangunan tidak mampu menahan beban.
Harus jadi pelajaran, standar bangunan sangat penting
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keprihatinannya terhadap insiden ambruknya bangunan mushala tiga lantai Ponpes Al Khoziny. Menurutnya, kejadian yang menewaskan puluhan orang itu harus menjadi pembelajaran terkait pentingnya standar pembangunan untuk keselamatan santri.
“Peristiwa ini sangat memprihatinkan dan memilukan kita semua. Ini harus jadi pelajaran bahwa bangunan berstandar konstruksi sangat penting bagi keselamatan para santri dan siswa,” ujar Muzani di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Penyelidikan dan langkah hukum oleh kepolisian, kata Muzani, menjadi penting agar penyebab insiden tersebut terungkap.
Manten Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu pun meminta semua pihak untuk mempercayakan penyelidikan ambruknya Ponpes Al Khoziny kepada aparat penegak hukum. “Kami percaya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pengusutan ini sehingga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran penting bagi para penyelenggara pendidikan,” ujar Muzani.
