Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu disampaikan Purbaya merespons opsi dari Danantara untuk menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Purbaya mengatakan tanggung jawab atas proyek tersebut sepenuhnya berada di tangan Danantara selaku badan yang kini menaungi seluruh BUMN.
“Kalau sudah dibuat Danantara, tentu mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka kelola dari situ, jangan ke kami lagi,” ujar Purbaya melalui konferensi video saat acara media gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, setelah restrukturisasi BUMN melalui pembentukan Danantara, penerimaan dividen dari BUMN tidak lagi masuk ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Karena itu, ia mengatakan wajar bila lembaga tersebut juga menanggung risiko pembiayaan dari proyek yang dikelolanya.
“Jangan kalau yang enak swasta, kalau enggak enak dibagi ke pemerintah. Ini kan mau dipisahin swasta sama government,”katanya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkapkan tengah menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek kereta cepat. Pertama dengan menambah modal (equity) atau menyerahkan infrastruktur KCIC kepada pemerintah.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity atau memang infrastrukturnya diserahkan sebagaimana industri kereta api lain yang infrastrukturnya milik pemerintah. Dua opsi ini yang sedang kami kaji,” kata Dony usai acara Investor Daily, di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Dony mengklaim proyek KCIC telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena memangkas waktu perjalanan dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Ia mengatakan jumlah penumpang moda transportasi terus meningkat mencapai 30 ribu orang per hari.
Namun, Dony menggarisbawahi penyelesaian utang KCIC harus mempertimbangkan keberlanjutan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium. “Dari satu sisi proyek ini bermanfaat, tapi kami juga harus menjaga keberlanjutan KAI. Karena KCIC sekarang bagian dari KAI, kami cari solusi terbaik,” ujarnya.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa proses restrukturisasi utang KCIC dengan pemerintah dan mitra dari Cina masih berlangsung. Negosiasi ini bertujuan menyusun struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan.
“Sedang berjalan dengan pihak Cina, baik dengan pemerintah maupun perusahaan mitra,” kata Rosan setelah menghadiri Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.
Rosan menjelaskan, restrukturisasi utang akan menyasar reformasi sistem pembiayaan agar risiko serupa tidak terulang di masa depan. “Kita mau reformasi secara keseluruhan, supaya ke depan tidak ada lagi potensi masalah seperti ini,” ujarnya.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung resmi beroperasi pada Oktober 2023 dengan skema kepemilikan 60 persen oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen oleh Tiongkok. Biaya proyek awal ini tercatat sebesar US$5,5 miliar (Rp 89,6 triliun) kemudian membengkak menjadi US$7,27 miliar (Rp 118,4 triliun) akibat cost overrun.
Dari pembengkakan biaya US$1,2 miliar, sebanyak 75 persen ditutup melalui pinjaman baru dari China Development Bank, sementara 25 persen berasal dari tambahan ekuitas KCIC.
