Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi panel bersama Chairman and Editor in Chief Forbes
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, kini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) boleh dipimpin oleh warga negara asing (WNA). Dirinya pun sudah memerintahkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mencari talenta terbaik untuk memimpin BUMN.
“Saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik,” ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Prabowo sendiri sudah mengubah regulasi yang sebelumnya mengatur bahwa pimpinan BUMN adalah warga negara Indonesia (WNI).
“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat,” ujar Prabowo.
Dalam forum tersebut, Prabowo juga sudah agar dilakukan pemangkasan terhadap perusahaan BUMN, dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 200. Prabowo pun meyakini imbal hasil keuntungan BUMN bisa lebih besar dirasakan negara jika jumlah perusahaan dipangkas seperti ini. “Jadi, saya yakin imbal hasil 1 persen atau 2 persen bisa meningkat, harus meningkat,” ujar Prabowo.
Sorot BUMN
Diketahui, Prabowo dalam sejumlah kesempatan kerap menyorot kinerja BUMN. Salah satunya ketika berpidato dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025.
Saat itu, Prabowo menilai BUMN yang pengelolaannya tidak masuk akal. Perusahaan pelat merah itu rugi, tetapi jumlah komisarisnya justru banyak. Oleh karenanya, Prabowo meminta BPI Danantara segera membereskannya. “Saya memberi tugas kepada BPI Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita,” kata Prabowo, disambut tepuk tangan.
“Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget!” imbuh dia. Karena jumlah komisaris di perusahaan BUMN yang terlalu banyak, Prabowo memutuskan untuk mengurangi jumlahnya.
Prabowo pun memutuskan, jumlah komisaris di satu badan usaha maksimal hanya enam orang. Tak berhenti sampai di situ, Kepala Negara juga memutuskan untuk menghilangkan tantiem.
Sontak, pernyataan Prabowo disambut riuh oleh tepuk tangan anggota dewan yang hadir dalam sidang tahunan. “Saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah basing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” seloroh Prabowo.
