Sidang Paripurna HUT DKI Jakarta ke-498
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa pembangunan kota mesti berpihak pada nilai budaya dan kearifan lokal.
“Pembangunan kota tidak boleh hanya berorientasi pada modernisasi tetapi juga mesti berpijak pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal,” ujar dia dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Memperingati HUT ke-498 Kota Jakarta di Jakarta, Minggu.
Hal ini sejalan dengan tema HUT Jakarta tahun ini, ialah “Jakarta Kota Global dan Berbudaya”. Dengan tema ini, HUT Jakarta bukan hanya seremonial tahunan tetapi menjadi momentum refleksi secara berbareng atas perjalanan panjang kota ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, budaya dan peradaban.
Dia mengingatkan, sebagai kota metropolitan yang sedang bersiap menghadapi transisi perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), Jakarta mesti mampu menata diri sebagai kota dunia yang setara dengan kota-kota besar bumi tanpa lenyap jati diri budayanya.
Karena itu, nilai gotong-royong, toleransi dan keberagaman yang telah menjadi kekuatan Jakarta mesti terus dijaga dan diperkuat.
DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen bakal terus bersinergi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkepanjangan dan berkeadilan.
Dia juga membujuk seluruh komponen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan berkontribusi aktif dalam membangun Jakarta menjadi kota yang semakin layak huni, kompetitif dan berbudaya sehingga menjadikan kota Jakarta sebagai standar baru kota global.
Khoirudin mengutarakan beragam program dan kebijakan telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas jasa publik, pengelolaan transportasi hingga upaya pengendalian banjir dan pengembangan ruang terbuka hijau merupakan konsentrasi utama yang mesti terus diperkuat.
DPRD Provinsi DKI Jakarta menekankan bahwa pembangunan tidak hanya mesti menciptakan kemajuan bentuk tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi seluruh penduduk Jakarta.
DPRD Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen untuk terus menjalankan kegunaan pengawasan dan legislasi secara optimal untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif, transparan dan akuntabel.
