Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
Di tengah suasana pelatihan Women Empowerment: Pelatihan Mengemudi Khusus Perempuan di Cawang, Jakarta Timur, Senin (10/11/2025), Gubernur Jakarta Pramono Anung menatap dengan penuh pertimbangan wacana yang tak kunjung usai, kenaikan tarif Transjakarta.
Seorang peserta, Noviarina, menegaskan rasa terima kasihnya kepada transportasi publik yang sama harganya sejak 2004 itu. Dari pramusapa hingga kini sopir bus, ia telah menemani perjalanan warga Jakarta selama lebih dari dua dekade.
“Saya mau bilang terima kasih telah menggunakan moda transportasi yang sudah dari tahun 2004 hingga 2025 masih tetap sama dengan harga Rp 3.500,” ujar Noviarina.
Mendengar itu, Pramono tersenyum dan berbagi kegelisahannya.
Publik terbagi, ada yang mendukung, ada yang menolak. “Cuma ini gubernurnya lagi bimbang (tarif Transjakarta naik atau tidak). Jadi saya terus terang saja, sejak mewacanakan apakah naik atau enggak (tarifnya), memang benar-benar di ruang publik itu terbelah,” katanya. Beban di balik angka itu nyata. Dari tarif riil Rp13.000 per penumpang, masyarakat hanya membayar Rp3.500, sementara sisanya Rp9.700 disubsidi pemerintah.
Namun, beban subsidi semakin berat karena adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar. “Kami sedang memfinalkan untuk itu.
Sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah memsubsidi per tiket berapa, Rp9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong,” ujar Pramono. Meski demikian, pemerintah memastikan penyesuaian tarif tidak membebani kelompok masyarakat tertentu.
Sebanyak 15 golongan masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pelajar, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia tetap menikmati layanan Transjakarta secara gratis.
“Maka untuk itu kami akan melakukan penyesuaian tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis. Sehingga mereka tetap kita proteksi,” katanya. Kajian mengenai tarif baru masih dilakukan dengan cermat.
Pramono menekankan, masukan publik melalui media sosial menjadi salah satu pertimbangan utama, dengan rata-rata usulan tarif baru antara Rp5.000 hingga Rp7.000.
“Saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkan, di media saya itu antara 5.000 sampai 7.000, rata-rata. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan, besaran subsidi yang ditanggung pemerintah sudah berlangsung lama.
Biaya operasional yang sesungguhnya mencapai Rp13.000 per penumpang, sementara masyarakat hanya menanggung 14 persen. “Rp9.700 subsidinya, jadi tambah Rp3.500 tarifnya. Jadi Rp13.000,” kata Syafrin.
Dishub DKI pun tengah menyusun kajian komprehensif untuk menentukan besaran tarif baru.
Kajian itu mempertimbangkan dua hal penting yakni ability to pay (kemampuan membayar) dan willingness to pay (kemauan membayar) masyarakat. “Tentu kami selalu melakukan update. Karena kita pahami elastisitas tarif terhadap demand itu sangat tinggi.
Jadi begitu ada kenaikan tarif, tentu akan berdampak pada jumlah penumpang,” jelas Syafrin. “Kami terus melakukan simulasi-simulasi untuk mendapatkan angka yang ideal, sehingga ini tidak juga memberatkan masyarakat jika memang ditetapkan Pak Gubernur ada penyesuaian tarif,” tambahnya.
Di balik angka dan analisis itu, satu hal tetap jelas, Transjakarta tetap menjadi tulang punggung mobilitas warga Jakarta.
Dan di balik tiap keputusan, Gubernur Pramono masih menimbang dengan hati-hati, mencari jalan terbaik bagi jutaan penumpang yang setiap hari melintasi kota.
