Hardiyanto Kenneth Anggota DPRD DKI Jakarta
Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di DKI Jakarta kembali jadi sorotan. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Kenneth, mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang terjadi di lapangan. uruknya komunikasi dan kekurangan tenaga medis, dinilai menjadi biang kerok lambannya pelayanan terhadap masyarakat.
Hal ini terungkap usai rapat kerja Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Kesehatan dan jajaran direktur utama RSUD.
“Kemarin saya menemukan bahwasannya sumber daya manusianya kurang. Jadi kalau memang kurang orang, itu akan berdampak terhadap pelayanan. Terus, komunikasinya juga jelek. Jadi kita lihat calon-calon pasien menumpuk tapi tidak ada komunikasi,” ujar Kenneth di DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/5).
Kenneth mengkritik keras lemahnya respons petugas RSUD terhadap pasien yang menunggu di IGD maupun ruang rawat. Ia menyesalkan banyaknya pasien yang hanya ditaruh di ruang tunggu tanpa informasi yang jelas.
“Masyarakat ditaruh di ruang transit untuk menunggu kamar atau menunggu ruang IGD. Dari pihak rumah sakit tidak menjelaskan ini ruang apa. Makanya kadang-kadang suka ada komplain, masyarakat merasa ditelantarkan. Coba lah untuk jujur, ngomong apa adanya. Terus masyarakat juga harus diedukasi dengan baik,” lanjutnya.
Kenneth menegaskan bahwa RSUD seharusnya tidak menjadikan masyarakat sebagai korban akibat masalah internal rumah sakit. Ia bahkan menyoroti langsung kondisi di RSUD Cengkareng.
“Kemarin di RSUD Cengkareng saya melihat dari sumber daya manusia sangat kurang. Jadi kalau memang butuh, tambah. Pokoknya penekanan saya, saya garisbawahi, masyarakat ini jangan menjadi korban karena permasalahan internal,” tegasnya.
Kenneth juga mendesak Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar lebih aktif dalam mengevaluasi kinerja RSUD. Bahkan, ia menyarankan dilakukannya rotasi direktur utama RSUD jika terbukti tak mampu mengelola rumah sakit dengan baik.
“Nanti kalau memang begini terus kan, pasti kan kita bisa merekomendasikan, mungkin ada rotasi dan lain-lain, kan boleh. Kita rekomendasi kepada Gubernur, supaya diganti orangnya dirotasi atau apa,” imbuhnya.
