M. fuadi Luthfi Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi meminta kepada Gubernur Pramono Anung bersikap tegas terhadap camat dan lurah yang bekerja tidak profesional, evaluasi ini penting dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan semua pejabat bekerja profesional. Rotasi diperlukan untuk menjaga performa pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal.
“Termasuk jabatan yang sudah terlalu lama agar segera dievaluasi. Kalau perlu dirotasi,” kata Fuadi.
Fraksi PKB juga menyoroti adanya laporan warga soal pelayanan yang lambat hingga dugaan pungli di tingkat kelurahan. Menurut Fuadi, hal seperti itu tidak boleh dibiarkan.
“Jangan sampai masyarakat yang harusnya mendapat pelayanan terbaik, justru malah terbebani dengan perilaku yang menyusahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” jelasnya.
Selain melayani warga, Fuadi mengingatkan bahwa camat dan lurah juga punya peran penting dalam mengawasi kewajiban pengembang, seperti penyerahan lahan, seperti penyerahan untuk fasos dan fasum. Ini bagian dari upaya mendukung pendapatan daerah dan membangun fasilitas publik.
Fuadi menegaskan, “camat dan lurah adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Mereka harus bekerja berdasarkan indikator kinerja (KPI) yang sudah ditetapkan sejak lama, termasuk menjaga ketertiban umum, membenahi infrastruktur, dan membantu melakukan inventarisasi aset daerah”.
“Tidak boleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab, yang justeru merugikan mendapatkan daetah,” tegas Fuadi.
