Pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta menerima langsung audiensi Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang menggelar unjuk rasa menuntut transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD yang dinilai lebih besar daripada DPR RI yakni Rp 70 juta di depan Kantor DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta menerima audiensi aksi unjuk rasa sekelompok massa atas nama Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi di depan kantornya.
Dalam audiensi tersebut, massa aksi menuntut agar tunjangan perumahan yang diterima anggota DPRD DKI Jakarta tiap bulannya diturunkan.
Merespons hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengaku anggota dewan dari seluruh fraksi sepakat akan menuruti tuntutan itu.
“Kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Baco di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 4 September.
Besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022. Kepgub ini diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dalam Kepgub 415/2022, ditetapkan bahwa tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD DKI Jakarta sebesar Rp78,8 juta per bulan yang termasuk pajak. Sementara, tunjangan perumahan untuk anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp70,4 juta termasuk pajak tiap bulannya.
Baco mengaku memahami keresahan publik yang menuntut anggota dewan untuk lebih prihatin dan memahami kondisi ekonomi rakyat yang mereka wakilkan.
“Kami sangat mengapresiasi betul bahwa kami ini adalah wakil rakyat dipilih oleh rakyat yang memang seharusnya harus menerima aspirasi dari rakyat,” urai Baco.
“Kami juga prihatin dengan apa yang terjadi hari ini dan kami juga berusaha memahami bahwa hari ini rakyat tuntutannya adalah agar wakil rakyat lebih merakyat dan memang prihatin terhadap situasi kondisi ekonomi dan lain-lain,” tambahnya.
Diketahui, tunjangan perumahan Anggota DPR RI yang mengalami kenaikan menjadi sorotan hingga kritikan publik dalam beberapa waktu belakangan. Akhirnya, DPR menghentikan tunjangan perumahan anggota per 30 Agustus.
Sebelum tunjangan perumahan anggota parlemen Senayan dihentikan, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkap besaran tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan ditetapkan berdasarkan kajian dengan melihat tunjangan perumahan yang juga diterima 106 Anggota DPRD DKI Jakarta tiap bulan.
