Minggu, 12 Oktober 2025

Anies: Integritas Adalah Kunci Utama Perbaiki Tata Kelola dan Sistem Birokrasi

Anies Baswedan menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah

 

Mantan capres Anies Baswedan menyindir pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilainya semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi. Menurut Anies, praktik transaksional dalam birokrasi dan politik telah membuat jabatan publik tidak lagi ditentukan oleh kompetensi, melainkan oleh kedekatan politik dan kepentingan kekuasaan.

Hal itu disampaikan Anies saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8/10/2025).

“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” ujar Anies.

Ia menilai, sistem yang dibangun pemerintah tidak lagi berpihak pada kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme, melainkan pada pertimbangan politik dan kepentingan kelompok.

Ia pun menegaskan bahwa integritas adalah kunci utama dalam memperbaiki tata kelola dan sistem birokrasi yang kian rapuh.

“Kata kuncinya yang harus dikembalikan adalah integritas. Kita perlu wujud dari integritas itu adalah keseharian dalam kebijakan yang mencerminkan rasa keadilan, termasuk kesederhanaan di dalam menjalankan keseharian, terutama mereka-mereka yang jadi panutan di negeri ini,” katanya.

Menurutnya, keteladanan dan moralitas publik harus dimulai dari pejabat tinggi negara yang menjadi panutan masyarakat. Tanpa hal itu, kebijakan publik hanya menjadi alat politik, bukan sarana keadilan.

Soroti Buruknya Tata Kelola dan Pengawasan Ekonomi

Selain soal moralitas birokrasi, Anies juga menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam ekonomi nasional, yang menurutnya memperlihatkan buruknya tata kelola pemerintahan.

Ia mengungkapkan bahwa masih banyak aktivitas ekonomi yang tidak tercatat atau disebut underground economy, dan ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan negara. “Menurut saya ini adalah salah satu masalah besar. Karena underground economy khususnya ada dua. Satu adalah kegiatan yang tinggal, dua ada kegiatan yang tidak dilaporkan,” kata Anies.

Anies menyebut sekitar seperempat aktivitas ekonomi Indonesia tidak tercatat secara resmi, padahal nilainya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat bila dikelola dengan benar.

“Bagaimana pendapatan negara kita tidak lengkap, tidak utuh karena ada aktivitas yang tidak bisa kita pajakin. Kalau saja ini dikoreksi, yang melanggar hukum ditegakkan hukumnya, yang tidak melaporkan, dikejar supaya lapor, bayangkan betapa besar penambahan pada catatan ekonomi kita,” ujarnya.

Berita Terkait