Menko PM Cak Imin membagikan tips bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri di Malang
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membagikan tips bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, mulai dari cara mendapatkan informasi yang benar hingga peran pemerintah dalam memberikan perlindungan. “Yang pertama, bagaimana mempersiapkan diri bekerja di luar negeri dari perspektif saya sebagai Menteri.
Jadi begini, yang pertama informasi. Paling pokok informasi,” kata Cak Imin di Malang, Sabtu (9/8/2025).
Ia menekankan, calon pekerja migran harus proaktif memverifikasi sumber rekrutmen sebelum memutuskan berangkat. Hal ini bertujuan agar mereka tidak tertipu dengan tawaran yang menarik di awal, namun menyesatkan.
“Online itu sekarang sangat mudah mengakses sumber-sumber rekrutmen. Tapi jumlahnya sangat besar dan banyak yang hoaks. Ini yang parah ini. Terakhir, kita menyelamatkan perdagangan orang ke Myanmar, Kamboja,” ujarnya. Menurutnya, ada beberapa negara dengan jumlah rekrutmen pekerja migran yang sangat tinggi melalui Facebook. Untuk itu, dia berpesan agar calon pekerja migran lebih berhati-hati.
“Facebook ini juga harus betul-betul diverifikasi. Verifikasi dari pihak Anda yang calon ke luar negeri adalah betul-betul telusuri melalui online,” tegasnya. Cak Imin juga menyoroti pentingnya peran pemerintah, terutama di tingkat daerah, untuk memberikan informasi yang akurat, dan terupdate setiap saat.
Harus setiap saat mampu mengupdate ke masyarakat tentang mana yang hoaks, mana yang clear, clean. Dulu zaman saya Menteri Tenaga Kerja, itu ada informasi yang bersifat clear, clean and safe. Itu harus ada,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berdiam diri di kantor, tetapi aktif memberikan verifikasi lapangan. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, P2MI. Cak Imin mengungkapkan, kasus penipuan rekrutmen melalui Facebook sering berujung pada penyiksaan sampai dengan kasus-kasus TPPO. “Kemarin ada yang rekrutmen melalui Facebook ke Myanmar dan Kamboja. Ujung-ujungnya disiksa di sana jadi pekerja online scamming,” ungkapnya.
Dia juga mengaku pernah melakukan diplomasi langsung ke Kamboja untuk menangani masalah tersebut. Saat ini, jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja diperkirakan tidak kurang dari 150.000 orang, baik yang bekerja legal maupun ilegal. “Termasuk yang jualan soto Madura di sana. Padahal Kamboja lebih miskin dari Indonesia. Lebih miskin negaranya,” pungkasnya.
Dia bilang, pemerintah telah mempersiapkan berbagai pelatihan yang bisa dimanfaatkan untuk calon pekerja migran. “Skill harus dipersiapkan, termasuk juga dengan bahasa. Pemerintah mempersiapkan pelatihan-pelatihan, ada yang gratis,” ujar dia. “Kemudian juga calon pekerja harus memastikan skema kerjanya. Tanda tangan kontraknya itu harus clear. Jangan pernah berangkat sebelum kontrak kerjanya clear,” tambahnya.
Cak Imin menegaskan bahwa para perekrut tenaga kerja migran harus diawasi dengan ketat untuk memastikan para pekerja migran terlindungi. “Ini juga akan kita awasi betul bentuk-bentuk kontrak kerjanya. Kerjasama boleh saling menguntungkan untuk para perekrut tenaga kerja, tapi harus dalam pengawasan yang kuat,” tegas dia.
