Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar
Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis(MBG) tanpa ketergantungan pada barang impor.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar meminta Badan Gizi Nasional (BGN) sepenuhnya menggunakan bahan dan peralatan hasil produksi dalam negeri.
“Tolong BGN tidak lagi impor barang satu pun dari luar negeri. Yang sudah-sudahlah. Karena saya ditugasi ikut mengawasi BGN, maka tugas pertama saya meminta kepada BGN tidak lagi satu pun item yang impor.
Karena apa? Dengan tidak impor akan ada ekosistem yang terbangun,” kata Muhaimin usai mengunjungi dan berdialog di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Rabu (5/11/202).
Sebagai pengawas BGN dan Wakil Ketua II Tim Koordinasi MBG, Muhaimin menyampaikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Negara menginginkan program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha dalam negeri.
“Sebagai pengawas BGN, saya minta BGN memastikan tidak ada satu barang pun yang impor, baik bahan pangan maupun peralatan dapur MBG (SPPG). Semua harus mengandalkan produksi dalam negeri,” tegas pejabat yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
Gus Imin menilai penggunaan bahan lokal akan menciptakan rantai pasok yang memperkuat ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung yang telah menjadi agregator petani dan pelaku UMKM pangan lokal ke dalam ekosistem MBG.
“Supaya ekosistem ekonomi tumbuh, tahap kedua nanti kalau sudah mulai stabil, jangan lagi menggunakan barang-barang di luar UMKM dan koperasi. Ini harapan saya,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan Al-Ittifaq menjadi bukti bahwa pesantren dapat bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Menjadi pelajaran bahwa kalau ekosistemnya benar maka akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang baik,” tambah Cak Imin.
Sepanjang setahun pelaksanaan MBG, tercatat 1,4 miliar porsi makanan telah dibagikan melalui 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program tersebut juga menciptakan 625,4 ribu lapangan kerja baru serta melibatkan 18.895 UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam ekosistem MBG.
