Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman
Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman untuk memberdayakan pedagang baju bekas atau thrifting, menyusul kebijakan pemerintah menyetop aktivitas impor pakaian bekas.
Prabowo menginstruksikan agar pedagang thrifting mengganti produk mereka dari pakaian bekas atau balpres ke produk UMKM.
“Ditugaskan kepada kami, Kementerian UMKM untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini, untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” kata Maman di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
“Jadi arahnya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia,” sambungnya.
Maman menilai, kualitas baju buatan lokal saat ini sudah bagus. Dia mencontohkan pakaian yang diproduksi distro di Bandung, Jawa Barat.
Maman juga membantah harga thrifting lebih murah dibanding produk lokal. Maman justru menyebut banyak barang thrifting yang dibanderol mahal.
“Artinya, ada juga barang-barang bekas itu yang harganya mahal sekali, karena kan itu kan nggak ada aturan gitu, bebas saja kan, penentuan harganya kan tergantung dagang,” ujar Maman.
Kemudian, Maman mengungkap arahan lain dari presiden yakni untuk mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi “Sapa UMKM”.
Presiden, lanjut Maman, membeberkan 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di Indonesia.
“Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan, baik itu terkait perizinan, pemberian akses perizinan, pemberian akses pembiayaan, pemberian akses pemasaran produk dan lain sebagainya, dibuat menjadi satu sistem yang terintegrasi yang tadi petunjuk Pak Presiden,” ujarnya.
Arahan selanjutnya, kata Maman, terkait kemudahan akses perizinan kepada UMKM. Prabowo meminta segala proses perizinan, termasuk sertifikasi halal dipermudah.
