Petugas menata papan tulis ruangan kelas Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, 8 Maret 2025.
Pemerintah akan meresmikan 100 sekolah rakyat tahap pertama pada 14 Juli 2025 mendatang, yang mayoritas berada di Pulau Jawa. Ke depan, pemerintah menargetkan satu sekolah rakyat di setiap kabupaten/kota.
Dalam laporan Kementerian Sosial (Kemensos), sebanyak 48 dari 100 sekolah rakyat yang akan akan diresmikan dalam beberapa hari mendatang berada di Pulau Jawa. Sementara sebanyak 22 sekolah di Pulau Sumatera, serta empat sekolah di masing-masing Pulau Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara. Adapun tiga sekolah rakyat akan diresmikan di Pulau Papua.
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan menyampaikan, sebaran 100 sekolah rakyat tahap pertama itu selaras dengan data kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, lebih dari 54% penduduk miskin Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Meski begitu, pemerintah menargetkan nantinya setiap kabupaten/kota punya sekolah rakyat.
“Tetapi ke depan, targetnya jelas: setiap kabupaten dan kota di Indonesia akan memiliki minimal satu Sekolah Rakyat,” tegas Andy saat dihubungi, dikutip pada Minggu (6/7/2025).
Dia menjelaskan, sekolah rakyat merupakan langkah awal dari pemerataan struktural, bukan hanya spasial. Jawa mungkin menjadi titik terbanyak hari ini, tapi seluruh Indonesia adalah tujuannya.
Sekolah rakyat adalah program baru pemerintahan Prabowo-Gibran yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mendapat pendidikan layak dan mumpuni. Sekolah rakyat berbasis asrama, dengan kombinasi kurikulum nasional dan program penguatan karakter, keterampilan hidup, serta wawasan kebangsaan.
Untuk tahap pertama, sekolah rakyat akan menampung 9.755 siswa dengan didampingi 1.554 guru yang telah direkrut melalui seleksi nasional. Sebanyak 63 dari 100 lokasi sudah menetapkan daftar siswa secara final, sisanya sedang dalam proses pemenuhan kuota.
“Para guru ini sudah melalui seleksi berbasis nilai PPG dan CAT. Rekrutmen ini tidak dilakukan sembarangan karena mereka akan mengajar sekaligus membina siswa selama 24 jam di lingkungan sekolah berasrama,” jelas Andy.
Andy bilang, seluruh titik akan mulai beroperasi pada tanggal yang sama yaitu 14 Juli 2025, meskipun mekanisme pengawasan dan penyesuaian akan dilakukan secara bertahap di lapangan.
Sekolah Rakyat tahap pertama ini menggunakan aset eksisting milik Kementerian Sosial, serta bangunan milik pemerintah daerah yang telah diusulkan dan diverifikasi. Masing-masing titik memiliki kapasitas dan jenjang pendidikan yang berbeda-beda, tergantung kesiapan fasilitas dan kebutuhan daerah.
Dari data yang disampaikan, jenjang SD masih terbatas dengan sekitar 7 sekolah dasar, sedangkan jenjang SMP dan SMA mencakup ratusan rombongan belajar (rombel), dengan dominasi di jenjang SMA. Secara keseluruhan, kapasitas total rombel di 100 titik ini mampu menampung 9.755 siswa.
