Badan Gizi Nasional (BGN)
Badan Gizi Nasional (BGN) dipastikan bakal memperoleh alokasi anggaran besar untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2026. Total dana yang disiapkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 335 triliun.
Sebelumnya, BGN hanya mendapat pagu indikatif sebesar Rp 217 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Namun, dalam pembahasan bersama pemerintah dan DPR RI, anggaran tersebut disetujui naik menjadi Rp 268 triliun, dengan tambahan Rp 67 triliun untuk memperluas cakupan penerima manfaat.
Program MBG sendiri mulai berjalan sejak 2025 di sejumlah wilayah yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.
Pada tahun 2026, pemerintah berencana memperluas pelaksanaan program ini dengan melipatgandakan jumlah penerima agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah.
Sebagai perumpaan besarnya dana APBN yang digelontorkan untuk mendanai MBG, dana sebesar Rp 335 triliun bisa disetarakan dengan pembangunan transportasi publik Mass Rapid Transit (MRT) yang memakan investasi sangat besar. Pengembangan MRT sendiri merupakan proyek yang dinilai sudah sangat mendesak mengingat kemacetan di Jakarta yang semakin parah dari tahun ke tahun.
Jakarta saat ini sudah mengoperasikan MRT fase pertama yang menghubungkan Lebak Bulus dan Bundaran HI. Panjang lintasan MRT fase pertama tersebut adalah 16 kilometer dengan biaya investasi sebesar Rp 16 triliun. Artinya, setiap 1 kilometer pembangunan lintasan proyek fase pertama kerja sama Indonesia-Jepang ini membutuhkan dana sebesar Rp 1 triliun.
Sementara untuk pembangunan MRT fase kedua lebih mahal, hal ini lantaran seluruh relnya berada di bawah tanah (tunnel). Dengan asumsi perhitungan tersebut, dana MBG sebesar Rp 335 triliun setara dengan pembangunan jalur MRT sepanjang 335 kilometer fase pertama, dan lebih sedikit pendek untuk fase 2.
Panjang lintasan 335 kilometer ini bisa jauh mengalahkan MRT Singapura yang saat ini memiliki lintasan sepanjang sekitar 240 kilometer, menurut catatan terbaru Land Transport Authority Singapura pada 2025.
Sementara apabila dibandingakn dengan proyek transportasi massal lainnya seperti Light Rail Transit (LRT) Jabodebek, maka dana MBG pada APBN 2026 ini setara dengan 670 kilometer jalur LRT dengan asumsi biaya per kilometernya sebesar Rp 500 miliar. Pembangunan LRT Jabodebek sendiri lebih mahal dibandingkan LRT Palembang, di mana biaya investasi pembangunan jalurnya membutuhkan Rp 466 miliar per kilometer.
Anggaran MBG naik 5 kali lipat
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan alasan alokasi anggaran MBG 2026 naik pesat hampir lima kali lipat menjadi Rp 335 triliun dari pagu APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengatakan bahwa kenaikan anggaran MBG itu disebabkan oleh target yang lebih besar di tahun depan. Adapun target program MBG pada 2026 dapat memberi makan kepada 82,9 juta penerima manfaat.
Belum lagi, pemerintah juga tetap harus menjalankan program kepada penerima manfaat yang tahun ini telah terealisasi. “Kok tahun depannya lebih banyak? Ya, karena target dan kebutuhannya jadi lebih besar.
Sekarang gini, misalnya kita sekarang sekolahnya 100, tahun depan sekolahnya 400. Ya, otomatis kan duitnya jadi lebih banyak,” ujarnya saat media briefing di kantornya, Jakarta.
