Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi PKB, Fuadi Luthfi
Di usia kota Jakarta yang hampir lima abad ini telah menuai banyak prestasi. Meski begitu, tak bisa luput begitu saja bahwa masih banyak persoalan sosial yang harus diselesaikan oleh para pemimpinannya.
Ketua Fraksi PKB DPRD DKi Jakarta M. Fuadi Luthfi menilai, kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno sudah memperlihatkan progres yang baik. Program seperti Rabu Wajib Naik Angkutan Umum bagi ASN, serta program Satu APAR Satu RT menjari upaya untuk melaju ke arah perubahan
“Apresiasi ini tidak menghapus begitu saja kenyataan bahwa Jakarta masih menghadapi persoalan sosial yang serius. Kemiskinan masih menghantui sebagian besar warga di wilayah padat penduduk,” kata Fuadi.
Sejumlah masalah masih ditemukan di Jakarta. Pertama kemiskinan, masih banyak warga yang tinggal di lingkungan sempit, tidak sehat, dan rentan terhadap penyakit maupun banjir serta kebakaran.
“Kemacetan, yang sudah menjadi bagian dari keseharian warga, semakin parah karena belum optimalnya sistem transportasi yang terintegrasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah penyangga,” imbuhnya.
Banjir masih menjadi langganan tahunan. Artinya, penanganan tata air belum menyentuh akar persoalan, dari tata ruang, perilaku buang sampah, hingga keterlibatan masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti masih sering terjadinya Kebakaran. Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran permukiman padat terus berulang. Program Satu APAR Satu RT diharapkan menjadi langkah awal yang baik. Nanun, program ini dianggap tidak cukup jika tidak disertai dengan pelatihan yang merata, simulasi rutin, dan edukasi publik yang terus-menerus.
“Kita tidak bisa lagi menganggap kebakaran sebagai nasib buruk, ini adalah tanggung jawab bersama yang harus ditanggapi dengan keseriusan sistemik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fuadi mengatakan, Jakarta harus bergerak dari pola pembangunan simbolik ke pembangunan yang berakar pada kebutuhan nyata warga, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan menyentuh warga yang paling terdampak. PKB mendorong agar Pemprov DKI lebih membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan agar pembangunan tepat sasaran.
“Kami menghimbau agar momen ulang tahun ke-498 ini tidak hanya menjadi perayaan simbolik, tapi juga momentum untuk membangun kesadaran bersama bahwa Jakarta tak mungkin dibangun sendirian. Kota ini terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu pihak saja,” pungkasnya.
