Ilustrasi uang rupiah
Apa sebenarnya maksud Presiden Prabowo Subianto? Setidaknya ada 25wakil menteri yang kini merangkap jabatan komisaris di BUMN.
Tentu saja itu jadi pertanyaan besar. Apalagi jumlahnya tak main-main. Ada 25 wakil menteri yang justru rangkap jabatan tersebut. Ini tentu saja mendapat perhatian serius publik. Mengingat bagaimana Prabowo selalu menerapkan kerja yang efektif dan tentu saja serius.
Nah, jika kemudian wakil menteri ini bisa rangkap jawaban, maka bagaimana dengan tugasnya di pemerintahanya.
Tak hanya itu, tentu saja negara akan mengeluarkan dua kali lipat gajinya.
Nah, siapa saja mereka? Ini daftarnya
Dari total 55 Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih, 26 di antaranya merangkap jabatan sebagai Komisaris di berbagai BUMN, berikut ini daftarnya:
1. Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama Pupuk Indonesia)
Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.
Orang dekat Presiden Prabowo Subianto
Usia tergolong muda, 38 tahun saat menjabat
2. Immanuel Ebenezer (Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris Pupuk Indonesia)
Dikenal sebagai mantan Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman).
Aktivis politik yang sempat aktif dalam barisan pendukung Joko Widodo di Pilpres 2019.
3. Giring Ganesha (Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris GMF AeroAsia)
Mantan vokalis band Nidji.
Mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pernah mencalonkan diri sebagai caleg dari dapil Jawa Barat I
4. Angga Raka Prabowo (Wakil Menteri Komunikasi Digital – Komisaris Utama Telkom)
Politikus Partai Gerindra.
Pernah menjabat Wamenkominfo di era Presiden Joko Widodo.
5. Ossy Dermawan (Wakil Menteri ATR/BPN – Komisaris Telkom)
Wakil Sekjen Partai Demokrat.
Menemani Nusron Wahid di Kementerian ATR.
6. Silmy Karim (Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris Telkom)
Mantan Dirjen Imigrasi Kemenkumham.
Sosok teknokrat yang banyak berkiprah di bidang pemerintahan dan BUMN.
7. Fahri Hamzah (Wakil Menteri Perumahan – Komisaris BTN)
Wakil Ketua Umum Partai Gelora.
Pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI
8. Suahasil Nazara (Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PLN)
Ekonom profesional.
Menjabat Wamenkeu sejak era Presiden Jokowi (2019), kini kembali mengemban posisi yang sama.
9. Aminuddin Ma’ruf (Wakil Menteri BUMN – Komisaris PLN)
Pernah menjabat Ketua Umum PB PMII.
Latar belakang aktivis mahasiswa.
10. Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) (Wakil Menteri BUMN – Komisaris Utama BRI)
Profesional karier di bidang keuangan.
Sebelumnya juga menjabat Wakil Menteri BUMN sejak 2019.
11. Helvy Yuni Moraza (Wakil Menteri UMKM – Komisaris BRI)
Pernah menjabat Sekjen DPP Gerindra di wilayah Tangerang.
Aktif di sektor UMKM dan organisasi perempuan.
12. Diana Kusumastuti (Wakil Menteri PUPR – Komisaris Utama Brantas Abipraya)
Mantan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR di era Presiden Jokowi.
13. Yuliot Tanjung (Wakil Menteri ESDM – Komisaris Bank Mandiri)
Sebelumnya menjabat Wamen ESDM periode 2024-2029.
Pernah menjabat Wamen pada periode singkat sebelumnya.
14. Didit Herdiawan (Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama Perikanan Indonesia)
Laksamana Madya TNI (Purnawirawan).
Tokoh militer yang kini aktif di pemerintahan.
15. Suntana (Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama Pelindo)
Komjen Pol (Purn).
Mantan Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri.
16. Dante Saksono (Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris Pertamina Bina Medika)
Dokter spesialis penyakit dalam.
Pernah menjabat Wamenkes sejak masa Jokowi.
17. Donny Ermawan Taufanto (Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana)
Sebelumnya Sekjen Kemenhan sejak 2020.
Berpengalaman dalam birokrasi pertahanan.
18. Christina Aryani (Wakil Menteri P2MI – Komisaris Semen Indonesia)
Mantan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar.
19. Diaz Hendropriyono (Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama Telkomsel)
Putra AM Hendropriyono.
Pernah bekerja di konsultan internasional di AS.
20. Ratu Isyana Bagoes Oka (Wakil Menteri Kependudukan – Komisaris Dayamitra Telekomunikasi)
Wakil dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Mewakili RI di forum PBB.
21. Dyah Roro Esti (Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama Sarinah)
Politikus muda dari Partai Golkar.
Wakil Menteri termuda di kabinet saat ini.
22. Todotua Pasaribu (Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi – Wakil Komisaris Utama Pertamina)
Pengusaha di sektor tambang dan energi.
23. Juri Ardiantoro (Wamensesneg – Komisaris Utama Jasa Marga)
Mantan Ketua KPU RI.
Pernah menjabat Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP).
24. Ahmad Riza Patria (Wamen Desa dan PDT – Komisaris Telkomsel)
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Politikus senior dari Partai Gerindra.
25. Bambang Eko Suhariyanto (Wamensesneg – Komisaris PLN)
Penunjukan dilakukan melalui RUPSLB PLN pada 18 Juni 2025.
Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan jabatan menteri negara. Dengan demikian, wakil menteri mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp11.566.800 per bulan.
Kemudian, menteri juga memperoleh dana operasional yang disediakan untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus. Pemberian dana operasional menteri negara diatur dalam Permenkeu Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga.
Dana operasional sebesar 80 persen diberikan secara lump sum atau pembayaran sekaligus kepada menteri. Sementara 20 persen sisanya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional lainnya.
Tak hanya itu, menteri negara juga mendapatkan tunjangan kinerja yang jumlahnya berbeda di setiap kementerian. Terdapat pula fasilitas lain yang disediakan negara untuk menteri, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, jaminan kesehatan, tunjangan hari raya (THR) keagamaan, dan gaji ke-13.
Adapun tunjangan kinerja bagi wakil menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015 adalah 135 persen dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon Ia dengan peringkat jabatan tertinggi.
Wakil menteri juga diberikan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, jaminan kesehatan, THR, dan gaji ke-13. Namun, dalam hal kementerian yang bersangkutan belum bisa menyediakan rumah jabatan, maka wakil menteri mendapatkan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp35.000.000 per bulan.
Dengan demikian, seorang menteri negara setidaknya memperoleh penghasilan sebesar Rp18.648.000 per bulan, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Sementara wakil negara mendapatkan penghasilan sekurang-kurangnya sebesar Rp11.566.800 per bulan dari tunjangan jabatan, belum tunjangan lain-lain.
Tentu saja publik akan menilik bagaiman kerja para wakil menteri ini di pemerintahan. Apalagi soal efisienasi anggaran oleh pemerintah.
Gaji Komisaris BUMN
Penetapan remunerasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi komisaris perusahaan BUMN diatur melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-3/mbu/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
Dalam Pasal 83 Permen BUMN tersebut tertulis, anggota dewan komisaris/dewan pengawas BUMN akan diberikan honorarium yang ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebagai berikut:
Komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45 persen dari direktur utama BUMN
Wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 42,5 persen dari direktur utama BUMN
Anggota dewan komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar 90 persen dari komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.
Gaji komisaris BUM
Berikut ini sejumlah gaji atau honorarium yang didapatkan para komisaris dari perusahaan BUMN.
1. MIND ID
Diberitakan Kompas.com, Rabu (12/6/2024), Laporan Tahunan Inalum 2019 menyebutkan Orias Petrus Moedak yang saat itu menjadi direktur utama perusahaan sebelum berganti nama menjadi MIND ID mendapat gaji sebesar Rp 325 juta per bulan.
Oleh karena itu, komisaris utama MIND ID kurang lebih menerima 45 persen dari honorarium direktur utama atau sekitar Rp146,25 juta. Sementara anggota dewan komisaris mendapat gaji Rp 131,65 juta.
Selain itu, komisaris utama mendapat tunjangan transportasi, tunjangan hari raya, dan tunjangan asuransi purna jabatan. Jika ditotal, komisaris utama MIND ID bisa mengantongi gaji Rp 2,25 miliar dalam satu tahun.
Sementara tantiem komisaris utama berdasarkan laporan keuangan 2018 mencapai Rp 4,2 miliar.
2. Pertamina
Dikutip dari Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) 2024, komisaris utama perusahaan BUMN Pertamina mendapat honorarium sebesar 45 persen gaji direktur utama. Sementara komisaris mendapat 90 persen dari honoraroim komisaris utama.
Mereka juga mendapatkan tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan. Ada juga fasilitas berupa kendaraan, kesehatan, dan bantuan hukum.
Di sisi lain, komisaris utama akan mendapatkan tambahan tantiem/insentif sebanyak 45 persen dari insentif direktur utama. Komisaris mendapat 90 persen dari insentif komisaris utama.
Merujuk dari Laporan Keuangan PT Pertamina tahun 2022 halaman 230 pada bagian “Kompensasi Manajemen Kunci dan Dewan Komisaris”, total kompensasi untuk dewan komisaris sebesar 46.841 dollar AS atau lebih dari Rp 761 juta.
3. Bank BUMN
Dikutip dari Kompas.com (20/3/2017), BNI membayarkan gaji dan tunjangan ke sembilan anggota dewan komisaris selama setahun mencapai total Rp 9,82 miliar pada 2015.
Ini berarti rata-rata seorang dewan komisaris BNI mendapatkan Rp 1,09 miliar setahun atau Rp 90,92 juta per bulan.
Sementara bonus tantiem dewan komisaris tercatat mencapai total Rp 38,54 miliar atau setiap orang memperoleh Rp 4,2 miliar dalam setahun.
Namun pada 2023, dilansir dari Kompas.com (3/11/2023), total tantiem untuk komisaris mencapai Rp 90,70 miliar pada 2023. Ini berarti 11 orang komisaris masing-masing akan mengantongi tantiem Rp 8,24 miliar.
