Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga
Anggota Komisi IX DPR RI Ravindra Airlangga mendorong adanya sinkronisasi antara kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia industri guna menekan angka pengangguran lulusan pendidikan vokasi yang masih tergolong tinggi di Indonesia.
Ravindra ditemui di Bogor, Jawa Barat, Senin, memaparkan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Ketenagakerjaan pekan lalu, disampaikan data tingkat pengangguran terbuka dari lulusan SMK yang mencapai 9,01 persen, tertinggi di antara jenjang pendidikan lainnya.
“Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan SMK dan permintaan industri. Padahal, lulusan vokasi seharusnya adalah yang paling siap kerja,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya penyusunan program pelatihan yang berbasis pada kebutuhan industri dengan terlebih dahulu menetapkan arah penempatan kerja bagi lulusan. Menurut dia, pengelolaan SMK semestinya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, bukan hanya pencapaian akademik.
Ravindra mengutip model pendidikan vokasi di Jerman sebagai contoh keberhasilan. Berdasarkan data GOVET (German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training), sebanyak 95,3 persen lulusan vokasi di negara tersebut berhasil masuk ke dunia kerja.
Untuk itu, ia meminta pemerintah menjadikan tingkat penyerapan kerja sebagai indikator keberhasilan utama SMK. Usulan ini disambut baik oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang menyatakan siap memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung pembenahan sistem pendidikan vokasi di Indonesia.
Ravindra juga mengapresiasi hadirnya pelatihan digital non-formal seperti Apple Developer Academy yang memberikan pelatihan selama 10 bulan dalam bidang pengembangan web dan desain UI/UX, dengan tingkat penyerapan kerja hingga 80 persen.
Selain itu, ia menyampaikan dukungan terhadap upaya Kementerian Ketenagakerjaan dalam memperluas akses pelatihan kerja melalui revitalisasi Balai Besar Latihan Kerja (BBLK) dan penguatan kapasitas instruktur.
“Komitmen Kemenaker dalam pemerataan pelatihan dan percepatan sertifikasi sangat penting. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang dalam penguatan SDM nasional,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.
Ia menambahkan bahwa dukungan anggaran dan sinergi lintas kementerian menjadi kunci untuk memastikan pelatihan kerja vokasi mampu menjangkau lebih banyak masyarakat dan memenuhi kebutuhan industri secara tepat sasaran.
