Selasa, 5 Maret 2024

Adab di atas Ilmu, Pilihan Cak Imin Menyikapi Yenny Wahid

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc. MA

Generasi milenial yang lahir tahun 2000-an punya hak mengetahui masa lalu dengan lebih dekat. Mereka pasti baru berusia 8 tahun atau kurang saat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pecah menjadi dua kubu.

Yenny Wahid berasumsi, perpecahan disebabkan Muhaimin Iskandar, yang melakukan kudeta dan sabotase. Penulis pernah meminta Cak Imin memberikan respon. Tetapi, jawaban yang disampaikan secara pribadi sungguh mengejutkan hati penulis.

“Apapun komentarnya, Yenny Wahid tetaplah keluarga, juga putri dari guru. Penghormatan seorang santri kepada guru berlaku tujuh turunan. Biarkan dia terus mengklaim, saya tidak akan pernah membalas. Hak dia membuat pernyataan. Hak saya berkeyakinan, dulu saya menyelamatkan PKB.”

Begitu Cak Imin menjelaskan pada penulis. Setidaknya ada dua poin utama dalam jawaban sikap politik Cak Imin. Pertama, etika santri. Kedua, fakta politik. Dua gagasan ini dibungkus dalam satu kalimat efektif, padat, sederhana, tetapi perlu pemaparan detail.

Pertama, tentang etika santri, dimana Cak Imin menghormati garis darah Yenny Wahid yang diwarisinya dari Gus Dur. Lebih-lebih, Cak Imin dan Yenny lahir dari satu trah besar yang sama.

Cak Imin dan Yenny Wahid adalah sama-sama cicit dari salah satu Pendiri NU, yaitu Kiai Bisri Syansuri. Ibu Cak Imin, Nyai Muhassonah adalah putri dari Nyai Mu’assomah. Adapun Nyai Mu’assomah adalah kakak kandung dari Nyai Solihah, yaitu nenek Yenny Wahid. Sebab suami Nyai Sholihah adalah Kiai Wahid Hasyim bin Kiai Hasyim Asy’ari. Pernikahan Nyai Sholihah dan Kiai Wahid melahirkan Kiai Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Jadi Cak Imin adalah kemenakan Gus Dur.

Sementara dari sanad keilmuan, ayah Cak Imin, Kiai Muhammad Iskandar, selain masih dzuriyah dari Pesantren Siwalan Panji, dimana Kiai Hasyim Asyari dulu pernah nyantri, juga merupakan murid dari Kiai Wahid Hasyim di Mambaus Maarif, Denanyar.

Jadi, betapa dekat hubungan darah dan sanad keilmuan antara Cak Imin dan Gus Dur. Selain masalah itu, penghormatan luar biasa Cak Imin kepada Yenny adalah penghormatan murid pada putri gurunya.

Kedua, dalam keyakinan Cak Imin, kala itu PKB harus diselamatkan. Bukan masalah kudeta. Mari lihat latar belakang asumsi ini. Pertama, struktur kepartaian tidak menempatkan Cak Imin ‘man-to-man’ dengan Gus Dur. Itu sangat jelas sekali.

Bermula dari tanggal 30 April-1 Mei 2008, satu kubu PKB menggelar Muktamar Luar Biasa di Ponpes Al-Ashriyah, Parung, Bogor. Menghasilkan keputusan: Gus Dur sebagai Ketum (Ketua Umum) Dewan Syuro, Ali Masykur Musa sebagai Ketum Dewan Tanfidz, dan Yenny Wahid Sekjen.

Keesokan harinya, pada tanggal 2-4 Mei, Muktamar tandingan digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Menobatkan: Gus Dur sebagai Ketum Dewan Syuro, Muhaimin Ketum Tanfidz, dan Lukman Edy Sekjen. Tetapi kemudin Gus Dur tidak bersedia dan memberi restu Kiai Aziz sebagai penggantinya.

Dari sini, publik yang kritis pasti tahu komposisi kepengurusan partai demikian tidak menghadap-hadapkan Cak Imin (Tanfidz) dengan Gus Dur (Syuro). Bukti lain Cak Imin tidak ‘man-to-man’ dengan Gus Dur adalah pelaporan Lukman Edy ke Mabes Polri oleh Ali Masykur Musa, atas tuduhan tindak pidana pada 30 Mei.

Bagi Yenny, Satu-satunya alasan yang menyebabkan Cak Imin ‘man-to-man’ dengan Gus Dur adalah adanya pernyataan Gus Dur bahwa PKB dicuri Muhaimin atas bantuan pemerintah.

Video rekaman pernyataan Gus Dur direkam saat PKB Gus Dur saat itu kalah di pengadilan dari PKB Muhaimin. Alasan kekalahan yang telak itu adalah, saat Cak Imin memberikan surat pengunduran diri kepada Gus Dur, Gus Dur saat itu tidak mengabulkan, bahkan meminta supaya surat itu dibawa pulang. Karena itu kepengurusan lama Duet Gus Dur-Cak Imin masih berlaku. Maka, sebenarnya ketika rekaman itu dibuat, posisi Gus Dur masih sebagai Ketum Dewan Syuro.

Sementara masalah wasiat memang perkara penting dalam Islam. Wasiat salah satu dasar agama. Tetapi, selama wasiat bukan maksiat. Lantas, bagaimana mengukur sesuatu wasiat adalah maksiat atau bukan?

Tentu saja, standar penilaiannya adalah hukum positif yang berlaku. Hidup di negara hukum meniscayakan ketaatan pada keputusan hakim. Misalnya, berdasarkan putusan PN Jaksel, hanya ada 1 PKB, yaitu PKB Muhaimin.

Hakim menilai pemecatan Muhaimin dari Ketua Umum DPP PKB tidak sah, bertentangan dengan AD/ART organisasi, dan surat keputusan pemberhentian Muhaimin juga batal demi hukum.

Yenny cs boleh terus menilai Cak Imin mengkudeta dan mencuri PKB dari Gus Dur. Tetapi, itu akan selamanya menjadi opini tidak berdasar, dan tidak dapat dibenarkan dalam pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Islam mustahil mengajarkan keyakinan dan tindakan yang akan melawan hukum. Karenanya, sungguh sangat bijak pilihan Cak Imin untuk mengabaikan kritik-kritik tidak ilmiah dan tidak faktual dari kubu Yenny. Ini bentuk keadaban santri pada guru sekaligus sikap bijak berlandaskan hukum. Wallahu a’lam bish-shawab.

Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015

Berita Terkait

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.