Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat bersama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 mengalami penurunan sekitar Rp 2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat sejumlah anggaran di berbagai dinas harus diefisiensikan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengatakan efisiensi dilakukan pada sejumlah pos anggaran, terutama yang berkaitan dengan kegiatan makan dan minum, kunjungan, serta seminar.
“Saya kira dampaknya nanti pada pemotongan di sejumlah dinas. Seperti makan minum ya, kemudian kunjungan, seminar-seminar itu dihilangkan,” kata Suhud kata Suhud di Jakarta, dikutip Kamis (17/9/2026).
Menurut Suhud, pengurangan anggaran untuk kegiatan tersebut masih dapat dilakukan karena tidak terlalu berdampak terhadap pelayanan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat.
“Saya kira masih wajar lah ya, karena itu juga kan tidak akan berpengaruh kepada kinerja, tidak terlalu berpengaruh kepada kinerja,” ujarnya.
Suhud menjelaskan penurunan APBD terjadi karena penerimaan pajak DKI Jakarta tidak mencapai target. Kondisi tersebut berdampak pada pembiayaan daerah sehingga pemerintah perlu melakukan rasionalisasi dan efisiensi di sejumlah perangkat daerah.
“Ya penurunan APBD itu kan karena pajak tidak tidak tidak mencapai target ya. Pajak tidak mencapai target, nah akibatnya memang kita APBD kita turun,” ungkap Suhud.
Pengeluaran Harus Diperketat
Selain penerimaan pajak, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat turut memengaruhi kondisi anggaran DKI Jakarta. Kondisi tersebut membuat Pemprov DKI Jakarta perlu memperketat pengeluaran.
“DBH berpengaruh ya. Artinya sehingga kan kita harus melakukan efisiensi. DBH tidak turun, akibatnya kita melakukan efisiensi. Dan efisiensi juga kemudian kan pendapatan pajak tidak terpenuhi, akibatnya tambah turun lagi gitu,” katanya.
Meski terjadi penurunan APBD, DPRD DKI meminta efisiensi tidak sampai mengganggu layanan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
“Tentu kita berupaya agar penurunan APBD ini tidak mengurangi layanan dasar. Ya pendidikan, kesehatan, kemudian bantuan sosial, itu yang selalu kita jaga,” tandas Suhud.
