Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengatakan PKB akan rugi jika Ketua Umum (Ketum) PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tak menjadi Cawapres. Perolehan suara PKB di tiap pemilu dianggap signifikan.
“Di pemilu kemarin (2019), dari 47 (kursi DPR) naik jadi 58. Jadi dengan pencapaian PKB yang luar biasa setelah turun drastis di 2009, kemudian naik 2014, dari 28 (kursi) ke 47 (kursi) naik lagi ke 58 (kursi), jadi terlalu mahal harganya kalau Cak Imin nggak jadi cawapres,” kata Arya dalam acara ‘PKB Mendengar’ di Kantor DPP, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).
Hal serupa juga disampaikan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno yang berharap PKB tetap bersama dengan Gerindra. Adapun alasannya lantaran PKB sudah memegang kunci Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) akan berlabuh atau tidak.
“Tetaplah dengan Prabowo Subianto. Karena gembok dan kunci Inggrisnya hanya dimiliki Gus Muhaimin. Tidak dibagi rata ke partai yang lain,” kata Adi Prayitno.
“Yang kedua PKB ini menjadi kunci apakah Pak Prabowo bisa maju di 2024 apa tidak, soal ambang batas presiden 20 persen,” sambungnya.
Ia menilai PKB dapat melengkapi kekurangan dari Gerindra di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ia menilai hal itu sebagai kelebihan PKB dari partai politik lain.
“PKB ini adalah partai politik yang mengorkestrasi kekuatan politik Jatim dan Jateng plus NU, yang nyaris tidak dimiliki oleh yang lain. Ini adalah keuntungan-keuntungan ketika PKB berada di Gerindra,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyarankan tiga langkah untuk Cak Imin di Pemilu 2024. Salah satunya membuat koalisi baru jika tak bisa menjadi cawapres.
“Saya kira Cak Imin punya 3 pilihan. Sekarang tinggal 3 pilihannya. Satu, menjadi cawapres. Dua, menjadi partai nggak nyawapres sih tapi menjadi partai yang punya peran sangat besar dalam koalisi capres. Yang ketiga, bikin koalisi baru,” ucapnya.
