Rabu, 19 Juni 2024

Kader Yang Desak Munaslub Untuk Gantikan Airlangga, Tak Jadi Kena Sanksi

Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta

Dewan Etik Partai Golkar memutuskan untuk tak menjatuhkan sanksi kepada kadernya, Ridwan Hisjam dan Lawrence Siburian.

Sebelumnya, keduanya sempat mendesak digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum (ketum).

Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta mengatakan, pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada keduanya.

Hasilnya, tidak ditemukan bukti dari mereka yang ingin mendorong dilakukan munaslub partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Saudara Ridwan Hisjam juga mengakui tidak memiliki niat untuk menurunkan Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Dan, yang bersangkutan mengakui Dewan Pakar tidak memiliki wewenang menggelar munaslub. Betul (tidak dijatuhi sanksi),” kata Hatta seperti dikutip dari Kompas.id, Rabu (19/7/2023).

Hatta justru mengingatkan kepada seluruh kader Golkar agar menjaga etika dalam berperilaku dan membuat pernyataan di ruang publik.

”Permasalahan-permasalahan internal partai tidak boleh dibawa ke ruang publik. Ini kita bicara soal etika dan Dewan Etik ini mengawal masalah etik. Bahwa hal-hal yang tidak etis, kami berwenang memanggil mereka, mengundang mereka, menanyakan tujuan mereka,” ucapnya.

Dewan Etik mengingatkan pula bahwa etika seluruh kader dibutuhkan agar Golkar bisa meraih kemenangan pada Pemilu 2024. 

Hatta mengatakan, saat ini Golkar membutuhkan soliditas seluruh kader untuk bersama-sama menyongsong kemenangan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024.

”Kami saat ini sedang berjuang meningkatkan elektabilitas partai. Ini sangat bergantung dari kekompakan seluruh kader partai. Jika kami bergunjing, jika sekarang ini kami rebut internal, tidak akan menguntungkan partai,” ujar Hatta.

Sementara itu, usai diperiksa oleh Dewan Etik selama lebih dari tiga jam, Ridwan Hisjam kemarin mengaku kecintaannya pada Golkar dan ketua umumnya tak pernah pudar.
 
Bahkan, ia menyatakan siap menjadi panglima pemenangan jika Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2024.

”Kalau Airlangga maju (bakal) calon presiden, kami akan fight. Saya tidak ada mau menurunkan Airlangga (dari Ketum Golkar),” tutur Ridwan Hisjam.

Namun, ia mengingatkan, munaslub tak akan terjadi jika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar melaksanakan rekomendasi Dewan Pakar untuk segera membentuk poros koalisi baru untuk mengusung Airlangga sebagai bakal capres 2024. 

Airlangga juga diminta untuk mencari kandidat bakal calon wakil presiden beserta rekan koalisi partai politik untuk mengusungnya paling lambat hingga Agustus mendatang.

Jika hingga Agustus rekomendasi itu tidak terwujud, bisa saja terjadi perubahan keputusan Munas 2019 melalui mekanisme munaslub.

”Kalau itu dilaksanakan keputusannya Dewan Pakar, ya jalankan. Tidak perlu munaslub, ya, kan. Itu saja. Tetapi, kalau Airlangga tidak jalankan, ya, harus proses konstitusi,” ucapnya.

”Jadi, itu semuanya terserah pada ketua-ketua (DPD) Golkar yang punya hak suara. Saya tidak punya hak suara. Tetapi, kalau proses kontitusinya, untuk mengubah keputusan munas, ya munas. Kalau keputusan rapim, ya rapim. Itu saya jelaskan (kepada Dewan Etik). Itu konstitusi. Tidak perlu saya jelaskan dan tidak perlu diperdebatkan,” kata Ridwan Hisjam.

Berita Terkait